Toyota Motor Credit Corporation melayangkan gugatan senilai Rp 81,6 miliar terhadap sebuah grup dealer di Connecticut setelah audit menemukan belasan unit mobil hilang dari inventaris. Kasus ini mencuat setelah dealer diduga menjual kendaraan tanpa menyetorkan hasil penjualannya kepada pihak pembiayaan resmi Toyota.
Hubungan antara pabrikan otomotif dan jaringan dealer biasanya berjalan harmonis melalui sistem pembiayaan yang terukur. Pabrikan menyediakan unit, dealer membiayainya melalui kreditur, dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut. Namun, skema ini hancur ketika pencatatan keuangan tidak lagi sinkron dengan fisik kendaraan di lapangan.
Toyota Motor Credit Corporation, lengan finansial raksasa otomotif asal Jepang, baru-baru ini mengambil langkah hukum tegas terhadap grup dealer yang mengoperasikan Stephen Cadillac GMC di Bristol, Connecticut. Gugatan ini dipicu oleh hilangnya 16 unit mobil senilai USD 1,4 juta atau sekitar Rp 22,4 miliar secara misterius dari lahan parkir dealer.
Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan angka tuntutan yang jauh lebih besar dari nilai mobil yang hilang. Toyota menuntut total ganti rugi sebesar USD 5,1 juta (setara Rp 81,6 miliar) atas dugaan pelanggaran kontrak dan penyalahgunaan aset.
Masalah ini bermula pada 27 Maret 2026 saat perwakilan Toyota melakukan audit floorplan rutin. Dalam prosedur standar industri otomotif ini, auditor mencocokkan jumlah fisik kendaraan di diler dengan catatan inventaris perusahaan. Hasilnya mengejutkan: 16 unit kendaraan dilaporkan tidak berada di lokasi tanpa keterangan yang jelas.
Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan yang "lenyap" ternyata terus bertambah setelah audit awal dilakukan. Hal ini menyebabkan pembengkakan nilai utang hingga menembus angka USD 5,1 juta. Dari total tersebut, sekitar USD 3 juta merupakan pinjaman modal dan pembiayaan stok kendaraan (floorplan).
Toyota Credit menuduh pihak diler telah memindahtangankan aset yang menjadi jaminan tersebut melalui skema penjualan atau sewa guna usaha (leasing). Namun, uang hasil transaksi tersebut diduga tidak disetorkan untuk melunasi kewajiban mereka kepada kreditur.
Gugatan resmi didaftarkan pada 4 April di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Connecticut. Dalam dokumen hukumnya, Toyota Credit meminta pengadilan untuk memberikan perlindungan darurat berupa injunctive relief. Langkah ini bertujuan untuk mengunci sisa inventaris yang ada agar tidak dipindahkan atau dijual secara ilegal oleh diler.
Selain menuntut pengembalian dana, Toyota juga berupaya mengambil alih sisa aset yang masih dibiayai oleh mereka di lokasi diler. Berikut adalah rincian tuntutan utama dalam gugatan tersebut:
Tim hukum dari pihak dealer menyatakan bahwa kedua belah pihak saat ini sedang berupaya mencapai kesepakatan damai. Meski demikian, Toyota tetap menempuh jalur formal untuk memastikan aset mereka tidak terus menyusut akibat manajemen inventaris yang buruk.
Kasus ini memberikan gambaran nyata mengenai risiko sistem pembiayaan floorplan yang juga umum digunakan di Indonesia. Di pasar lokal, diler resmi merek besar seperti Toyota, Honda, atau Mitsubishi biasanya bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan (captives finance) atau bank untuk menyetok unit di showroom.
Bagi industri otomotif nasional, transparansi inventaris adalah kunci kepercayaan antara APM (Agen Pemegang Merek) dan jaringan diler. Jika terjadi ketidaksesuaian data fisik dan finansial, dampaknya bisa meluas ke konsumen, terutama dalam hal pengurusan dokumen kendaraan seperti STNK dan BPKB yang biasanya tertahan jika diler belum melunasi kewajiban ke bank.
Hingga saat ini, proses hukum di Connecticut masih terus berjalan. Keputusan pengadilan nantinya akan menentukan nasib operasional diler tersebut dan bagaimana Toyota memulihkan kerugian finansial yang cukup masif ini.