Kebutuhan Anggaran Pascabencana Sumatera Barat Capai Rp17,9 Triliun, Doni Harsiva Yandra Soroti Kesiapan APBD 2027

Penulis: Muzakir Salim  •  Selasa, 12 Mei 2026 | 11:58:09 WIB
Doni Harsiva Yandra soroti kesiapan APBD 2027 untuk kebutuhan anggaran pascabencana Sumatera Barat.

Doni menyebut angka fantastis itu mencakup perbaikan di berbagai sektor vital. Mulai dari penanganan jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten dan kota, termasuk jembatan, normalisasi sungai, dan perbaikan jaringan irigasi.

Kebutuhan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, BPJN, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V pada Senin (11/5/2026).

Koordinasi Pusat-Daerah Jadi Kunci Pemulihan

Menurut Doni, besarnya kebutuhan ini menuntut koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menekankan agar Pemprov tidak hanya mengandalkan dukungan dari pusat, tetapi juga aktif mengoptimalkan anggaran daerah.

“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni dalam rapat tersebut.

DED dan TKD: Dua Syarat Percepatan Bantuan Pusat

Politisi itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur. Kesiapan dokumen teknis ini dinilai krusial untuk mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.

Selain itu, Doni mendorong Pemprov untuk aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Ia menegaskan program yang masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), khususnya sektor jalan, sungai, dan irigasi, harus terkoordinasi dengan baik.

“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” ujarnya.

Sektor Paling Terdampak Bencana di Sumbar

Doni memaparkan, sektor yang paling terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian. Berbagai usulan penanganan infrastruktur, lanjutnya, berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi.

Oleh karena itu, koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumatera Barat harus lebih diintensifkan. “Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” pungkas Doni.

Reporter: Muzakir Salim
Sumber: padanginfo.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top