PADANG — Anggota DPRD Kota Padang, H. Rusdi, S.T., M.T., menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 untuk menjemput langsung aspirasi masyarakat di Kelurahan Koto Baru Nan XX, Padang Selatan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Darul Hikmah tersebut, warga mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur jalan dan hambatan birokrasi layanan kesehatan.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang mencakup wilayah Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung ini menegaskan, reses merupakan instrumen resmi untuk memastikan kebutuhan akar rumput masuk dalam skema pembangunan kota. Kehadiran unsur pemerintah kelurahan dan tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat validasi usulan yang disampaikan warga.
“Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Demi kemajuan kecamatan ini dan Kota Padang secara umum,” ujar H. Rusdi di hadapan puluhan warga yang hadir.
Persoalan infrastruktur mendominasi sesi dialog, terutama terkait sistem pengairan di lingkungan pemukiman. Warga RT 05 RW 05 secara spesifik meminta perbaikan saluran kolam ikan yang selama ini terhambat. Kondisi ini dinilai mengganggu produktivitas warga yang mengandalkan sektor perikanan air tawar.
Selain itu, warga RW 05 mendesak pemerintah segera memperbaiki saluran air yang pecah. Kerusakan drainase ini berdampak pada aksesibilitas jalan, di mana kendaraan roda empat kini sulit melintas. Perbaikan fisik saluran menjadi prioritas agar mobilitas ekonomi warga kembali normal.
Merespons tuntutan tersebut, Rusdi menyatakan akan segera melakukan peninjauan lapangan. Tim teknis akan melihat sejauh mana tingkat kerusakan sebelum diusulkan ke dinas terkait. Langkah survei dipastikan menjadi dasar penentuan skala prioritas dalam penganggaran daerah ke depan.
Isu kesehatan mencuat saat perwakilan warga RT 04 RW 08 melaporkan adanya warga yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun, penanganan pasien terkendala oleh kerumitan prosedur rujukan di Puskesmas dan persoalan administrasi BPJS Kesehatan. Masalah ini memicu kekhawatiran warga akan lambatnya penanganan darurat medis.
Rusdi mencatat kendala birokrasi kesehatan ini sebagai bahan evaluasi penting untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang. Menurutnya, akses terhadap fasilitas kesehatan tidak boleh terhambat oleh masalah administratif, terutama pada kasus penyakit menular yang membutuhkan penanganan cepat seperti DBD.
Pihak kelurahan yang diwakili Lurah Koto Baru Nan XX, Afrizal Herman, bersama Ketua LPM Ismetsyah turut memberikan masukan terkait kondisi sosial di wilayahnya. Sinergi antara legislatif dan perangkat kelurahan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah pelayanan publik di tingkat bawah.
Selain infrastruktur fisik dan kesehatan, aspirasi juga datang dari kelompok ibu-ibu Majelis Taklim. Mereka mengajukan permohonan bantuan peralatan seni untuk mendukung kegiatan kreativitas dan penguatan identitas budaya di masjid. Usulan ini dipandang sebagai upaya penguatan modal sosial di tengah masyarakat.
Antusiasme warga selama reses menunjukkan besarnya harapan terhadap realisasi program pemerintah yang tepat sasaran. Berbagai usulan yang telah diverifikasi dalam pertemuan ini akan dihimpun sebagai laporan resmi untuk diperjuangkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen Rusdi untuk terus mengawal setiap usulan hingga tahap pelaksanaan. Peningkatan fasilitas umum dan penguatan layanan dasar kesehatan tetap menjadi fokus utama dalam sisa masa sidang tahun 2026 ini.