PADANG — DPD ASITA Sumatera Barat mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera memberikan kepastian terkait akses jalan Lembah Anai bagi bus pariwisata. Jalur utama yang menjadi ikon perjalanan wisata itu belum pulih total pascabencana alam akhir November tahun lalu.
Ketua DPD ASITA Sumbar, Nadirsyah Bakri, menyatakan pelaku usaha perjalanan wisata sangat membutuhkan kejelasan kebijakan. Tanpa kepastian, jadwal perjalanan rombongan wisatawan domestik dan mancanegara terus terganggu.
Wakil Ketua I DPD ASITA Sumbar, Rezky Januar, menambahkan kondisi ini langsung memukul keberlangsungan usaha. Banyak reservasi dan paket wisata terpaksa dibatalkan karena wisatawan harus dialihkan melalui jalur alternatif Sitinjau Lauik.
“Biaya operasional lebih tinggi, waktu tempuh lebih panjang, serta risiko keselamatan yang lebih besar bagi kendaraan wisata,” ungkap Rezky Januar.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha di Sumatera Barat, tetapi juga mitra industri dari provinsi lain seperti Riau dan Sumatera Utara.
Menurut Nadirsyah Bakri, Lembah Anai merupakan bagian dari destinasi wisata itu sendiri. Panorama alam dan pengalaman melintasi kawasan tersebut selama ini menjadi daya tarik utama dalam paket wisata Sumatera Barat.
“Kami percaya keamanan, kenyamanan, dan kepastian akses merupakan fondasi utama dalam membangun industri pariwisata yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat,” tutup Nadirsyah Bakri.
DPD ASITA Sumbar mengapresiasi langkah cepat jajaran Polres Padangpanjang bersama Polda Sumbar yang menindak dugaan pungutan liar di kawasan Lembah Anai. Tindakan ini dinilai menjaga citra pariwisata Sumatera Barat di mata wisatawan.
Namun, ASITA menekankan persoalan akses jalan utama menjadi prioritas yang tak bisa ditunda. Mereka meminta kebijakan khusus dan kemudahan akses bagi kendaraan pariwisata anggota ASITA demi memulihkan sektor pariwisata daerah.