PADANG — Modus penyalahgunaan BBM subsidi di Sumatera Barat terus berevolusi. Tim gabungan yang melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU Kota Padang, Sabtu (23/5/2026), menemukan praktik pelansiran dengan perlengkapan yang sulit dilacak sistem.
Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyebut pengawasan kini dilakukan dari hulu ke hilir. Langkah ini menyasar dugaan kuat bahwa BBM bersubsidi dialirkan ke aktivitas tambang ilegal atau PETI.
"Ini merupakan langkah yang komprehensif. Dari hulu sampai hilir. Hari ini kita melakukan sidak ke SPBU dan memang ditemukan indikasi pelansiran dari mobil-mobil yang antre di sejumlah SPBU di Kota Padang," ujarnya.
Dalam sidak tersebut, tim menyita sejumlah kendaraan dengan modifikasi mencolok. Helmi mengungkapkan, satu unit mobil kedapatan menggunakan empat nomor polisi secara bergantian. Ada pula dump truck Colt Diesel yang tangkinya dimodifikasi hingga kapasitas 300 sampai 400 liter.
"Itu jelas tidak logis," tegas Helmi.
Kendaraan tua dengan modus serupa juga ditemukan. Semua kendaraan ini diduga dirancang khusus untuk mengangkut BBM subsidi dalam jumlah besar, lalu dijual kembali ke industri ilegal.
Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Retail Sumbar, Faris Aceriza, mengakui sepanjang Januari hingga Mei 2026 pihaknya sudah menemukan dua bentuk potensi pelanggaran. Pertama, pelanggaran prosedur di SPBU yang langsung ditindak dengan pembinaan.
"Ada sekitar 14 SPBU di Sumatera Barat yang sudah kami lakukan pembinaan, mulai dari surat teguran hingga penghentian sementara penyaluran BBM," terang Faris.
Kedua, Pertamina mendeteksi transaksi anomali yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan ini, perusahaan langsung memblokir barcode atau QR code kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan.
"Untuk QR yang terindikasi melakukan transaksi anomali sudah kami blokir, jumlahnya mencapai ratusan," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar telah membentuk Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi. Seluruh unsur Forkopimda terlibat, mulai dari Polda Sumbar, TNI, Kejaksaan, Pertamina, hingga Hiswana Migas.
Helmi menegaskan, pengawasan ini bukan operasi temporer. Tim akan terus bergerak untuk menekan kebocoran BBM subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.