SUMATERA BARAT — Paket pendanaan tersebut akan disalurkan melalui program Integrated Growth Network Development Initiative. Program ini berfokus pada perluasan investasi, pembukaan lapangan kerja, perbaikan konektivitas, dan mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih merata. ADB menyatakan dana ini diperkirakan bernilai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun dan akan dimasukkan ke dalam komitmen tahunan ADB untuk Bangladesh.
Selain paket utama, ADB berencana menaikkan komitmen tahunan untuk Bangladesh sebesar 20 persen dalam jangka menengah. Nilainya naik dari sekitar 2 miliar dolar AS menjadi sekitar 2,4 miliar dolar AS. Dalam kunjungan yang sama, ADB juga menandatangani pinjaman sekitar 1,4 miliar dolar AS sebagai bagian dari program komitmen tahunan 2026.
ADB memberikan dukungan tambahan sebesar 250 juta dolar AS. Dana ini dialokasikan untuk membantu menutup kekurangan pembiayaan akibat dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah. Menurut ADB, konflik tersebut menambah tekanan terhadap ekonomi Bangladesh karena mendorong kenaikan biaya bahan bakar, gas alam cair (LNG), pupuk, dan biaya pengiriman barang.
Tekanan yang dihadapi Bangladesh saat ini tidak hanya berasal dari eksternal. Inflasi di negara itu masih berada di level tinggi, sementara sektor perbankan belum sepenuhnya pulih dari tekanan. “Bangladesh memasuki fase baru yang kritis,” kata Presiden ADB Masato Kanda dalam pernyataan resmi.
Menurut Kanda, ADB akan membantu Bangladesh menjaga stabilitas, membuka sumber pertumbuhan baru, dan membangun ekonomi yang lebih beragam serta tahan terhadap guncangan. ADB juga menyiapkan bantuan teknis sebesar 2 juta dolar AS untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kerangka pembangunan jangka menengah Bangladesh.
Dalam pertemuan terpisah, Masato Kanda bertemu dengan Menteri Keuangan dan Perencanaan Bangladesh Amir Khosru Mahmud Chowdhury serta sejumlah pemimpin sektor swasta. Mereka membahas agenda reformasi, tekanan makroekonomi, dan kebutuhan pembiayaan eksternal Bangladesh.
Pendanaan besar ini menunjukkan Bangladesh masih membutuhkan ruang fiskal dan dukungan eksternal untuk menjaga laju pertumbuhan. Kondisi ini terutama krusial ketika biaya energi dan logistik global masih tinggi akibat konflik geopolitik yang belum mereda.