PADANG — Rombongan Pemerintah Kota Solok yang dipimpin Wali Kota Ramadhani Kirana Putra melakukan audiensi tertutup dengan Gubernur Sumatera Barat di Istana Gubernur, Senin (3/8/2026). Agenda utama pertemuan itu adalah mematangkan rencana pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung di Kota Solok pada Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, wali kota tidak datang sendiri. Ia didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokomp) Setdako Solok.
Pembahasan dalam audiensi itu tidak hanya berputar pada kesiapan venue atau atlet. Wali Kota disebut memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik dari sisi perencanaan, sinergi program, maupun penganggaran.
Artinya, ada pos-pos belanja tertentu yang harus dikerjakan bersama antara kabupaten/kota dan provinsi. Tanpa skema pembiayaan yang jelas, sejumlah agenda strategis bisa tersendat di tengah jalan.
Di luar urusan administratif, Wali Kota Ramadhani Kirana Putra menyampaikan kesiapan Kota Solok sebagai tuan rumah pembukaan ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut. Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar pembukaan Porprov berlangsung sukses dan meriah.
Harapan itu tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Momen pembukaan Porprov dinilai sebagai momentum strategis untuk menggerakkan perekonomian lokal, menarik kunjungan wisatawan, sekaligus mempromosikan potensi daerah Kota Solok ke tingkat provinsi.
Audiensi ini berlangsung dengan semangat kolaborasi dan koordinasi yang kuat. Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen memperkuat sinergi pembangunan daerah serta menyukseskan penyelenggaraan Porprov Sumatera Barat di Kota Solok.
Belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Barat mengenai hasil konkret pertemuan tersebut. Namun, langkah audiensi ini menjadi sinyal bahwa persiapan Porprov di Kota Solok memasuki tahap konsolidasi anggaran dan kebijakan lintas tingkat pemerintahan.