Pemkab Dharmasraya, Sumatera Barat, menyalurkan 634.500 liter air bersih ke 29 nagari di 10 kecamatan selama masa tanggap darurat kekeringan yang resmi berakhir Rabu 23 September 2026. Distribusi itu menjangkau 6.276 kepala keluarga dan dua sekolah yang terdampak kemarau panjang. BPBD Dharmasraya menyatakan pemantauan terhadap wilayah kekurangan air tetap berlanjut meski status darurat dicabut.
PULAU PUNJUNG — Kepala Pelaksana BPBD Dharmasraya Suherman Junaidi menyebut distribusi air bersih selama masa kekeringan dilakukan berdasarkan kondisi dan laporan masyarakat. Bantuan diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kekurangan air, bukan dibagi rata tanpa dasar laporan lapangan.
Rekapitulasi BPBD mencatat total penerima manfaat mencapai 6.276 kepala keluarga. Dua sekolah yang terdampak juga masuk dalam daftar penerima pasokan air bersih.
Dari 10 kecamatan yang dijangkau, Koto Baru menerima pasokan paling besar dengan 33 tangki. Pulau Punjung menyusul dengan 26 tangki, disusul Tiumang Tiumang 22 tangki.
Kecamatan Sitiung dan Koto Salak masing-masing menerima 14 tangki. Timpeh mendapat 10 tangki, Koto Besar sembilan tangki, dan Padang Laweh delapan tangki.
Wilayah dengan distribusi paling sedikit adalah Sungai Rumbai tiga tangki dan Asam Jujuhan dua tangki. Seluruh pengiriman menggunakan armada tangki air yang dikerahkan lintas instansi.
Suherman menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sumatera Barat, BPBPK, Balai Wilayah Sungai, Kodim 0310/SSD, Polres Dharmasraya, dan Brimob yang mendukung armada maupun personel selama distribusi.
"Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak perusahaan telah membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak," ujarnya.
Dukungan perusahaan daerah ikut menambah kapasitas pengiriman air selama puncak kemarau. Kolaborasi lintas lembaga ini mempercepat jangkauan distribusi ke nagari-nagari terpencil.
Cuaca di Kabupaten Dharmasraya mulai menurunkan hujan di sejumlah wilayah sejak 22 September 2026. Kondisi itu membantu pemulihan sumber air masyarakat setelah menghadapi musim kemarau dan kekeringan.
Meski masa tanggap darurat berakhir, BPBD tidak menghentikan pemantauan terhadap kondisi masyarakat. Pemantauan difokuskan pada wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih.
Penanganan kekeringan ini disebut Suherman sebagai bagian dari komitmen Pemkab Dharmasraya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat.