SUMATERA BARAT — Sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang di tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan ritel sepanjang 2024, setara 19 persen pangan yang tersedia bagi konsumen dunia. FAO menyebut susut dan sisa pangan menyumbang sekitar 10 persen emisi gas rumah kaca global. Persoalan ini kembali disorot dalam Hari Kesadaran Internasional tentang Kehilangan dan Pemborosan Pangan setiap 29 September.
Rumah tangga menjadi penyumbang terbesar sisa pangan global dengan porsi 60 persen, disusul layanan makanan 28 persen, dan ritel 12 persen. Angka itu berasal dari Food Waste Index Report 2024 yang dirilis Program Lingkungan PBB (UNEP). Di luar pemborosan di tingkat konsumen, sekitar 13 persen pangan hilang setelah panen dan sebelum mencapai ritel.
Dampak lingkungan makanan terbuang muncul lewat dua jalur. Pertama, emisi yang sudah dilepaskan sepanjang proses penyediaan. Bahan pangan butuh lahan, air, pupuk, dan energi untuk diproduksi, lalu diproses, dikemas, diangkut, disimpan di lemari pendingin, hingga dimasak.
Ketika makanan akhirnya dibuang, seluruh sumber daya itu sudah terpakai dan emisinya sudah lepas ke atmosfer. Manfaat gizinya tidak diperoleh manusia. Dampak lingkungannya karena itu sudah terjadi jauh sebelum makanan masuk ke tempat sampah.
Jalur kedua muncul di tempat pemrosesan akhir (TPA). Sisa makanan yang tertimbun terurai oleh mikroorganisme dalam kondisi minim oksigen dan menghasilkan metana. UNEP mencatat daya pemanasan metana lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida dalam rentang 20 tahun.
Kajian Bappenas pada 2021 menunjukkan timbulan susut dan sisa pangan di Indonesia setara 115-184 kilogram per kapita per tahun. Jumlah pangan yang terbuang itu diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan nutrisi 61-125 juta orang, atau sekitar 30 persen populasi Tanah Air.
Laporan World Resources Institute (WRI) yang merujuk kajian Bappenas untuk periode 2000-2019 mencatat proporsi susut dan sisa pangan terhadap produksi domestik berbeda per kategori. Sayuran paling tinggi dengan 62,8 persen, disusul buah-buahan 45,5 persen, daging 30,7 persen, dan ikan 29,9 persen.
Isu sisa makanan juga menempel pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada pertengahan 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya aspek lingkungan dalam pelaksanaan program tersebut.
Mengutip data Bappenas tahun 2024, Bapanas menyebut potensi food waste dari MBG di sekolah mencapai 1,1-1,4 juta ton per tahun. Sebanyak 451-603 ribu ton di antaranya berupa makanan berlebih yang masih berpotensi diselamatkan dan didistribusikan.
Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana MBG mengakui sisa makanan di sekolah sebagai persoalan serius yang perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan menu. Makanan yang tidak dikonsumsi anak secara optimal mengurangi efektivitas pemenuhan gizi sekaligus membuang sumber daya.
BGN mendorong program MBG berjalan lebih efisien untuk menekan volume sisa makanan sekaligus mengurangi dampak lingkungannya. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati menyatakan pengurangan sisa makanan berdampak pada anggaran dan lingkungan.
"Ketika sisa makanan dapat ditekan, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi beban lingkungan dari limbah pangan," ujar Khairul Hidayati pada Januari lalu.
Langkah paling langsung bagi konsumen adalah mengurangi porsi masak dan beli, menyimpan bahan pangan dengan benar, serta memisahkan sampah organik agar tidak menumpuk di TPA. Pemerintah daerah dan pengelola program makanan kolektif seperti MBG memegang peran di sisi hulu, mulai dari perencanaan menu hingga distribusi kelebihan pangan yang masih layak.