BUKITTINGGI — Rapat koordinasi yang berlangsung 13–14 Oktober 2026 itu menyoroti pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi November 2025. Mahyeldi menilai keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari pulihnya pelayanan publik dan kemampuan infrastruktur menekan risiko bencana.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan dengan kebutuhan lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 harus tetap didata sebagai bahan perencanaan berikutnya.
Penentuan prioritas, kata Mahyeldi, mesti mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, dan kesiapan pelaksanaan. Infrastruktur yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, termasuk akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, dan dukungan aktivitas ekonomi warga.
"Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak bukan cuman hasil," tegas Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menekankan akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang, dan Pesisir Selatan. Berdasarkan posisi data per 4 Oktober 2026, pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan masih berada pada tahap awal.
Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan harus diperhatikan sejak awal. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah diminta dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, menyampaikan rapat koordinasi bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan merumuskan langkah pelaksanaan program secara efektif dan efisien.
Laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026 mencatat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sementara sebagian lainnya masih dalam proses lelang. Data itu menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan kegiatan dan kebutuhan tindak lanjut.
"Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan tapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan," ucap Mahyeldi.
Widya menambahkan, koordinasi bidang infrastruktur akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam. Langkah itu diharapkan memperkuat keterpaduan perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Mahyeldi berharap rapat menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pelaksanaan kegiatan 2026, prioritas kebutuhan 2027, serta langkah penyelesaian kendala. Setiap kesepakatan perlu memiliki penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut agar proses pemulihan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Melalui sinkronisasi perencanaan 2026–2027, Pemprov Sumbar menargetkan pelayanan publik kembali berfungsi optimal dan pembangunan daerah lebih tangguh, aman, serta berkelanjutan.