TANAH DATAR — Pelaksanaan pekerjaan Jaringan Irigasi Pemukiman Bandar "Sikakau" di Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo, dinilai membutuhkan pengawasan intensif dari konsultan pengawas yang ditunjuk dan terikat kontrak. Pantauan di lokasi beberapa hari lalu menunjukkan pekerjaan konstruksi dinding coran dan lantai penutup saluran terlihat lembek dalam adukan material.
Selain adukan yang dinilai tidak akan bertahan lama, ditemukan pula pekerjaan pasangan material batu yang tidak jelas asal-usulnya. Pada item coran lantai penutup saluran dan coran dinding, terindikasi penggunaan besi yang tidak layak pakai sehingga hasil pekerjaan berpotensi tidak optimal.
Objek pekerjaan yang berada persis di belakang salah satu rumah warga di Nagari Buo terlihat pada fase awal pengerjaan telah memasang besi alas lantai coran penutup saluran. Pemasangan itu diduga juga mencakup pembesian dinding coran dengan material yang tidak layak.
Hingga kini, proses pekerjaan tetap berlanjut tanpa perbaikan. Seorang pekerja yang mengaku berposisi sebagai kepala tukang dan pernah bekerja di BUMN, menyebut pekerjaan tersebut sudah sesuai dokumen kontrak dan tidak ada pelanggaran sama sekali.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bandar Irigasi Sikakau, Revi Arianto, menyatakan persoalan pembesian tidak bermasalah dan sudah sesuai spesifikasi teknis serta dokumen kontrak. Menurutnya, besi stek yang terpasang merupakan inisiatif pihak rekanan.
"Pembesian yang terpasang untuk lantai penutup saluran sudah pas, namun ada besi stek yang terpasang itu demi safety kinerja rekanan, ini bentuk inisiatif rekanan dan kita sampaikan apresiasi," ucap Revi.
Hal serupa disampaikan pelaksana kegiatan, Abra Murzi alias AW. Ia menegaskan seluruh pekerjaan coran dengan pembesian sudah sesuai dokumen kontrak dan tidak ada masalah. Besi stek, katanya, bertujuan untuk keselamatan kerja.
"Pekerjaan coran dengan menggunakan pembesian semua sudah sesuai dokumen kontrak dan tidak ada masalah sama sekali, kemudian besi stek adalah inisiatif pihak pelaksana, ini bertujuan untuk safety kerja," ucap AW.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari banyak paket kegiatan fisik yang bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 pada Bidang PSDA Dinas PUPR Tanah Datar. Nilai kontraknya mencapai Rp 189 juta lebih dengan durasi pengerjaan sampai 7 November mendatang, atau sekitar 120 hari kalender.
Dari hasil analisa dan pantauan di lapangan, pengawas dinilai perlu lebih intensif menjalankan tugas pada kegiatan tersebut. Prioritas pengawasan terutama dibutuhkan pada pekerjaan fisik yang lokasinya jauh dari pusat ibukota Kabupaten Tanah Datar.