SUMATERA BARAT — Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah 3,64 persen ke level 4.996 pada perdagangan Senin (19/10), dipicu keputusan MSCI yang mempertimbangkan menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market ke Standalone Market. Pelemahan indeks berlangsung bersamaan dengan tekanan rupiah di kisaran Rp18 ribu per dolar AS, memunculkan kekhawatiran soal daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Penurunan indeks sebesar 188,49 poin dari perdagangan sebelumnya membuat 656 saham terkoreksi, sementara 100 saham menguat dan 43 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan saham mencapai Rp25,06 triliun dengan volume sekitar 33,93 miliar saham, mengutip data RTI Infokom.
Seluruh 11 sektor saham berakhir di zona merah. Sektor barang baku mencatat pelemahan terdalam sebesar 4,57 persen.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai kejatuhan IHSG tidak serta-merta memotong upah pekerja. Dampaknya merambat lewat pelemahan rupiah, kenaikan biaya pembiayaan, hingga keputusan investasi perusahaan.
"Meskipun sebagian besar pekerja berpenghasilan rendah tidak memiliki saham, kejatuhan IHSG tetap dapat memengaruhi kehidupan mereka melalui jalur yang tidak langsung," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
Menurut Josua, penarikan dana investor asing dari pasar domestik menekan nilai tukar rupiah. Bila pelemahan berlangsung lama, biaya impor bahan baku, energi, dan barang kebutuhan sehari-hari ikut naik.
Perusahaan lalu menghadapi kenaikan biaya produksi. Ada tiga respons yang mungkin muncul: menaikkan harga jual, menekan keuntungan, atau menunda ekspansi usaha. Dalam kondisi itu, perusahaan berpotensi menahan perekrutan, mengurangi lembur, dan menunda kenaikan gaji.
Beban paling berat jatuh pada pekerja berpendapatan rendah. Josua menyebut kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran terendah mengalokasikan 64,6 persen belanjanya untuk makanan.
"Artinya, ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara gaji tidak bertambah, ruang untuk membiayai transportasi, pendidikan, kesehatan, dan menabung menjadi semakin sempit," jelasnya.
Josua memberi ilustrasi pekerja bergaji Rp3 juta per bulan yang memakai 60 persen atau sekitar Rp1,8 juta untuk makanan. Jika harga makanan naik 5 persen dengan jumlah pembelian tetap, pengeluaran bertambah Rp90 ribu per bulan.
Tambahan itu terasa berarti bagi keluarga yang masih menanggung kontrakan, transportasi, listrik, dan kebutuhan anak. Josua menegaskan perhitungan tersebut hanya ilustrasi, bukan prediksi bahwa kejatuhan IHSG pasti memicu kenaikan harga pangan sebesar 5 persen.
"Dalam kondisi itu, keluarga berpenghasilan rendah terpaksa mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, atau menggunakan tabungan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari," ungkapnya.
Tekanan jangka panjang muncul bila pasar keuangan yang lesu membuat perusahaan menunda investasi, pembangunan pabrik, atau pembukaan cabang. Penciptaan lapangan kerja melambat, kenaikan pendapatan masyarakat ikut tertahan.
Josua menilai risiko penurunan status ekonomi nyata, tetapi tidak otomatis terjadi hanya karena IHSG jatuh. Risiko membesar ketika pelemahan pendapatan riil, kenaikan biaya hidup, dan ketidakpastian pekerjaan datang bersamaan.
Kelas menengah bawah dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan menjadi kelompok paling rentan. Belum tentu mereka punya tabungan cukup untuk menghadapi kehilangan pendapatan selama beberapa bulan.
Keluarga yang sebelumnya sanggup membayar cicilan rumah, biaya sekolah, dan kebutuhan sehari-hari bisa terpaksa mengurangi konsumsi, menguras tabungan, menjual aset, atau menambah utang.
"Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan perpindahan dari kelompok kelas menengah ke kelompok rentan, bahkan meningkatkan risiko kemiskinan apabila tekanan berlangsung cukup lama," jelasnya.
Josua mengingatkan perubahan kelas ekonomi harus dibuktikan lewat data pengeluaran riil rumah tangga, bukan disimpulkan langsung dari pergerakan IHSG.