SUMATERA BARAT — Kedaulatan digital Indonesia dinilai tak berarti mengembangkan seluruh teknologi sendiri, melainkan kemampuan mengurangi ketergantungan strategis pada pemasok asing. Dalam diskusi di Jakarta pada Jumat (30/10), Telkom, Wantiknas, dan Ericsson Indonesia menyoroti kecerdasan artifisial sebagai kunci utama penguasaan teknologi masa depan.
Direktur Utama PT Telkom Indonesia Nanang Hendarno menegaskan kecerdasan artifisial atau AI akan menjadi gelombang industri berikutnya setelah listrik dan konektivitas. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk "Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?" yang digelar di Jakarta pada Jumat (30/10).
Forum tersebut dihadiri Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Forum Dialog Nusantara (FDN), dan Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (Mikti). Hadir pula Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby sebagai pembicara.
Nanang menganalogikan AI sebagai kereta yang membutuhkan rel. Menurutnya, siapa yang menguasai rel tersebut akan memegang kendali dunia digital.
"Siapa yang menguasai relnya AI ini, itu akan menguasai dunia. Seperti connectivity-nya, hyperscale data center-nya, infrastruktur yang trusted, agentic economy, dan nanti sifatnya semua akan autonomous-as-a-service," jelas Nanang.
Infrastruktur yang dimaksud mencakup konektivitas, pusat data berskala besar, hingga sistem yang dipercaya. Negara yang memiliki fondasi itu dinilai lebih mampu menghadapi dinamika digital dibanding yang bergantung pada infrastruktur negara lain.
Nanang menekankan perlunya arah kebijakan, regulasi, kesiapan industri, dan pasar domestik yang berani mengonsumsi produk dalam negeri. Pengembangan talenta serta investasi riset dan inovasi juga menjadi syarat yang disebutnya tak bisa dilewatkan.
Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie menilai kedaulatan tidak identik dengan mengembangkan semua teknologi secara mandiri. Hingga kini, menurutnya, belum ada satu negara pun yang sepenuhnya independen di bidang teknologi.
Ilham mencontohkan Amerika Serikat yang tidak memiliki teknologi litografi Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) milik Belanda. ASML sendiri bergantung pada teknologi ZEISS dari Jerman.
"Ada hal-hal (teknologi) yang di dunia ini negara mana pun enggak punya, cuma satu (negara) yang punya. Nah, sekarang yang penting kan kita bisa menentukan nasib kita sendiri," kata Ilham.
Ia menganalogikan kedaulatan digital dengan kedaulatan pangan. Indonesia yang surplus beras tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan mie, dan pola interdependensi semacam itu dinilai wajar selama posisi tawar tetap terjaga.
"Tidak didikte dan mempunyai alternatif, saya kira itu adalah inti dari kedaulatan dan sovereignty, tapi tidak berarti bahwasannya semua-semuanya harus kita buat sendiri. Saya kira itu yang optimal," jelasnya.
Ilham menilai mustahil menciptakan chip, komputer, pusat data, dan AI secara mandiri sepenuhnya. Jika kedaulatan dimaknai demikian, ia menyebut visi itu utopis. Jalan yang lebih realistis adalah mengurangi ketergantungan strategis yang kritis.
Presiden Direktur Ericsson Indonesia Nora Wahby menyebut keamanan dan pilihan untuk berdaulat dimulai sejak tahap pemilihan produk teknologi. Pemasok dinilai perlu menerapkan prinsip keamanan sejak fase desain.
Risiko jaringan dan keamanan umumnya bersumber dari produk itu sendiri. Pencegahan bisa dilakukan lewat segmentasi data, memisahkan mana informasi yang terbuka dan mana yang sensitif.
Nora menyarankan diversifikasi produk dari beberapa pemasok terpercaya. Memusatkan seluruh data pada satu pemasok dinilai lebih berisiko menciptakan ketergantungan.
"Tentukan apa saja yang bersifat krusial, tetapkan aspek apa yang harus tetap berada di dalam negeri, lakukan diversifikasi rantai," ujarnya.
Diskusi ini memperlihatkan bahwa kedaulatan digital bagi Indonesia lebih soal kendali dan alternatif ketimbang kemandirian total. Bagi pelaku industri dalam negeri, sinyalnya jelas: pasar domestik perlu menyerap produk lokal agar ekosistem punya daya tawar.
Bagi investor dan startup, fokus pada lapisan infrastruktur seperti pusat data, konektivitas, dan layanan AI dinilai sejalan dengan arah yang dibahas dalam forum. Regulasi dan kesiapan talenta menjadi dua variabel yang menentukan seberapa cepat arah itu bisa dieksekusi.