SUMATERA BARAT — PT Ifishdeco Tbk. mengekspor nikel hingga 2,5 juta metrik ton pada 2019, tetapi izin penggunaan kawasan hutan mandiri baru terbit September 2024. MoU dengan Pemkab Konawe Selatan pada 19 Juli 2012 diduga menjadi celah penggunaan jalan hutan untuk hauling tambang selama belasan tahun.
Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara PT Ifishdeco Tbk. dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 19 Juli 2012 kembali menjadi sorotan hukum. Dokumen berusia lebih dari satu dekade itu diduga menjadi pintu masuk penggunaan akses jalan yang dibangun lewat fasilitas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik Pemkab Konawe Selatan.
IPPKH yang diterbitkan gubernur Sulawesi Tenggara saat itu punya peruntukan resmi sebagai akses jalan umum menuju jetty pelabuhan rakyat. Bukan jalan khusus hauling tambang nikel komersial milik Ifishdeco.
MoU diteken 19 Juli 2012. Pada rentang 2012–2013, aktivitas pengerukan dan pengangkutan ore nikel oleh Ifishdeco diduga telah berjalan di lapangan. Skala operasionalnya melonjak masif pada tahun-tahun berikutnya.
Data rekam jejak industri mencatat Ifishdeco mengantongi kuota ekspor nikel 992.000 metrik ton (MT) pada 2017. Angka itu melonjak drastis menjadi 2.500.000 MT pada 2019.
Ekspor ore nikel skala besar diduga terus melintasi akses jalan lintas hutan tersebut. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)/IPPKH mandiri yang didaftarkan sah atas nama Ifishdeco baru resmi terbit pada September 2024.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar. Jika pengerukan dan ekspor nikel berjalan sejak 2012 hingga mencapai jutaan ton pada 2017–2019, atas dasar hukum apa perusahaan memakai fasilitas jalan hutan rakyat selama belasan tahun sebelum izin PPKH mandiri keluar?
Selisih waktu antara operasional dan penerbitan izin menjadi inti polemik. Pihak-pihak yang menyoroti kasus ini menilai penggunaan fasilitas jalan negara untuk kepentingan komersial tanpa dasar izin yang sah berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola.
Jalan yang dibangun lewat IPPKH Pemkab Konawe Selatan semestinya melayani warga menuju pelabuhan rakyat. Jika jalur itu dipakai hauling nikel komersial, beban kerusakan jalan dan risiko keselamatan berpindah ke masyarakat sekitar.
Di sisi lain, aktivitas ekspor jutaan ton nikel semestinya berkontribusi pada penerimaan negara dan daerah. Ketidakjelasan dasar hukum penggunaan jalan hutan membuka pertanyaan soal seberapa besar manfaat fiskal yang benar-benar diterima daerah penghasil.
Ifishdeco sendiri tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Skala ekspornya menempatkan perusahaan ini sebagai salah satu pemain nikel yang diperhitungkan di Sulawesi Tenggara.
Kasus MoU 2012 ini menunjukkan pentingnya audit menyeluruh atas perizinan kawasan hutan di daerah tambang. Tanpa pembenahan, celah serupa berpotensi terulang di wilayah lain yang menjadi pusat hilirisasi nikel nasional.