TANAH DATAR — Mahyeldi menegaskan belum ada penetapan lokasi resmi dari kementerian untuk trase Tol Sicincin-Bukittinggi. Karena itu, ruang penyampaian aspirasi dan pembahasan lanjutan masih terbuka sebelum keputusan ditetapkan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat tersebut usai menerima perwakilan tokoh masyarakat Nagari Pandai Sikek di Istana Gubernuran. Salah satu aspirasi utama warga menyangkut kekhawatiran terhadap Penlok jalan tol yang dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.
Warga Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, datang langsung menyampaikan kegelisahan mereka. Mereka menilai penetapan lokasi jalan tol berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi menyatakan memahami kegelisahan warga dan berkomitmen mencarikan jalan keluar terbaik. Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut.
"Kami memahami kekhawatiran bapak ibu, saya akan pertimbangkan itu semua. Kami akan mencarikan jalan keluar dan solusi. Jangan khawatir, pemerintah akan saklek," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan lokasi secara resmi dari kementerian. Dengan demikian, masih terbuka ruang untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum keputusan ditetapkan.
Gubernur juga berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyebutkan trase atau jalur Tol Sicincin-Bukittinggi telah ditetapkan. Pemerintah masih melakukan berbagai kajian dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta karakteristik wilayah.
Salah seorang tokoh perwakilan warga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Mahyeldi dalam menerima dan merespons aspirasi masyarakat. Menurutnya, sikap inklusif pemerintah provinsi menjadi hal yang jarang mereka temui dalam proses serupa.
"Terima kasih Buya, kami melihat inklusifitas pemerintah kami dapat dari Buya. Biasanya kami disuruh mencari solusi sendiri atas permasalahan ini," ungkapnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan infrastruktur memang penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kepentingan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus membuka ruang komunikasi agar kekhawatiran warga dapat dicarikan solusi terbaik. Pembangunan diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di kawasan terdampak.