TANAH DATAR — Proyek pembangunan ulang Jembatan Manunggal masuk dalam monitoring Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan Rp 6.210.229.551 melalui APBD provinsi, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.
Pekerjaan konstruksi dikerjakan CV Barcelona Konstruksi, sementara pengawasan dilakukan PT Askon Multi Jasa. Jembatan permanen itu ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Jembatan Manunggal berada di koridor Kubu Kerambil–Batusangkar yang setiap hari dilalui truk pengangkut hasil pertanian, material bangunan, dan kebutuhan pokok. Jalur itu juga menjadi akses harian warga menuju tempat kerja, sekolah, dan pusat pelayanan publik.
Kelancaran arus kendaraan di koridor tersebut berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Dampaknya terasa pada stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar-pasar utama Tanah Datar.
Selama masa pemulihan setelah banjir bandang Mei 2024, arus kendaraan dialihkan ke jembatan darurat dengan sistem buka-tutup. Antrean dan kemacetan kerap muncul, terutama saat volume kendaraan meningkat.
Bencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar pada November 2025 membuat Tanah Datar menjadi satu dari 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang terdampak parah. Data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Januari 2026 mencatat 364 ruas jalan dan tiga unit jembatan rusak di provinsi itu.
Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-17-2026 tanggal 9 Januari 2026, total kerusakan dan kerugian akibat bencana November 2025 di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 33,343 triliun. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) per 8 Januari 2026 mencapai Rp 21,449 triliun.
Khusus Tanah Datar, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan Rp 2,93 triliun dengan kebutuhan pemulihan Rp 2,25 triliun.
Pembiayaan pemulihan juga berasal dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tahun anggaran 2026. Sumatera Barat memperoleh alokasi sekitar Rp 2,62 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta fasilitas publik terdampak bencana.
Monitoring Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Oktober 2026 mencatat realisasi penggunaan dana tersebut mencapai Rp 860 miliar atau 32,9 persen. Tanah Datar sendiri memperoleh alokasi TKD Tambahan Rp 126,9 miliar dengan realisasi Rp 55,3 miliar atau sekitar 43,6 persen.
Pembangunan kembali Jembatan Manunggal mengacu pada prinsip build back better, safer, and sustainable (BBBSS). Prinsip itu menjadi landasan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang ditetapkan pemerintah pusat pada 2025.