SUMATERA BARAT — Menteri Kebudayaan Inggris Ian Murray menyerukan YouTube untuk menurunkan kanal Russell Brand, dengan alasan konten tersebut tidak pantas dibiarkan beredar. Seruan itu disampaikan Murray dalam konferensi British Screen Forum di London, saat YouTube mengaku tengah menyelidiki video yang menampilkan istri Brand, Laura, membela suaminya lewat pernyataan yang dikirim dari penjara.
Ian Murray, menteri yang membidangi film dan televisi di pemerintahan Inggris, menyampaikan permintaan langsung kepada YouTube agar platform milik Google itu mengambil tindakan tegas. Pemerintah Inggris sebelumnya menyebut video tersebut "appalling" atau sangat memprihatinkan, dan YouTube menyatakan sedang menyelidiki konten itu bersamaan dengan berlangsungnya konferensi tempat Murray berbicara.
Dalam video yang jadi sorotan, Laura, istri Russell Brand, membacakan pernyataan yang dikirim suaminya dari penjara untuk membela diri dari tuduhan yang menjeratnya. Pemerintah Inggris menilai konten itu tidak layak dibiarkan tayang, sementara YouTube belum memutuskan apakah kanal Brand akan dicabut.
Murray membandingkan kasus ini dengan penanganan konten kriminal lain yang lebih cepat ditindak. Menurutnya, YouTube seharusnya menerapkan standar yang sama untuk kasus Brand.
"They would have taken it down if it was a mass murderer so please take it down," ujar Murray. "They are refusing to do so but could set an example."
Ia menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal satu kanal, melainkan soal pola yang sudah berlangsung lama di industri hiburan. Murray menyebut diskusi soal perlindungan korban dan penanganan kasus serupa telah berlangsung 25 hingga 30 tahun tanpa penyelesaian tuntas.
"It's morally repugnant that we are still having these discussions today when we've been having them for 25 to 30 years," tambahnya. "I plead with everyone to sort it out and make everyone safe."
Sejumlah pihak mendesak pemerintah Inggris turun tangan lewat legislasi baru. Murray menilai masalahnya lebih luas dari sekadar aturan, sehingga industri hiburan secara keseluruhan perlu ikut bertanggung jawab.
Lisa Nandy, atasannya sebagai Menteri Kebudayaan, sudah menggelar pertemuan dengan para pemimpin industri pekan ini untuk membahas langkah lanjutan. Murray menekankan bahwa perubahan tidak boleh hanya bergantung pada keberanian korban untuk bersuara.
"It's gone on for too long," katanya. "We are ruining people's lives. It shouldn't take brave women to come forward for something to be done about this."
Di luar isu Brand, Murray juga menyinggung rencana insentif pajak film dan televisi federal Amerika Serikat sebesar 20 persen yang baru diajukan kelompok bipartisan di Kongres. Donald Trump telah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan itu.
Pemerintah Inggris, kata Murray, mencermati dampaknya dengan serius. Ia khawatir insentif tersebut bisa mengalihkan produksi besar dari Inggris ke Amerika Serikat, terutama karena Inggris selama lebih dari satu dekade menjadi lokasi syuting sejumlah proyek Hollywood seperti Wicked dan Barbie.
"This is a healthy sector but it's fragile, so we are working closely with industry supporting a stronger domestic sector while welcoming inwards investment and the benefit that brings," ujarnya.
Murray dan timnya sedang menegosiasikan piagam baru dengan BBC, dan dokumen kebijakan pemerintah di bidang ini disebut akan segera terbit. Ia menegaskan pemerintah menolak gagasan memperkecil peran BBC.
"We lose it at our peril," kata Murray. "If we value it we must vocally say that we back it. That's my plea to you this morning."
Versi baru BBC iPlayer tengah diuji dan diharapkan menjadi platform distribusi video kelas dunia yang lebih terbuka. Direktur Jenderal BBC Matt Brittin sebelumnya sempat membahas gagasan algoritma layanan publik bergaya YouTube yang terhubung ke iPlayer.
Desakan Murray menambah tekanan publik terhadap platform digital di Inggris, di tengah negosiasi piagam BBC dan persaingan insentif produksi dengan Amerika Serikat yang akan menentukan arah industri hiburan negara itu dalam beberapa tahun ke depan.