SOLOK – Kementerian Pertanian mulai melakukan rehabilitasi ribuan hektare lahan pertanian di Sumatra Barat yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Langkah cepat ini ditempuh untuk melindungi sumber penghidupan petani sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional pascabencana.
Pelaksanaan rehabilitasi perdana dipusatkan di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Kamis (15/1/2026). Program tersebut diluncurkan serentak bersama kegiatan pemulihan lahan pertanian di Aceh dan Sumatra Utara oleh Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.
Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa rehabilitasi lahan pascabencana tidak dapat ditunda karena berdampak langsung pada pendapatan petani dan ketersediaan pangan.
“Rehabilitasi dilakukan secara serentak di tiga wilayah terdampak. Tujuannya untuk memastikan produktivitas pangan tetap terjaga dan ekonomi petani tidak semakin tertekan,” ujarnya.
Menurut Sam, tahap awal pemulihan difokuskan pada lahan sawah dengan kategori rusak ringan hingga sedang agar dapat segera kembali ditanami. Sementara lahan dengan tingkat kerusakan berat akan ditangani secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan.
“Intervensi yang dilakukan mencakup pembentukan ulang struktur lahan, pendampingan penanaman, hingga bantuan alat dan mesin pertanian. Targetnya, sawah bisa kembali produktif dalam waktu secepat mungkin,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyambut positif langkah cepat pemerintah pusat tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyebut rehabilitasi lahan menjadi harapan besar bagi petani yang terdampak bencana.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Kementerian Pertanian. Program ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Solok, tetapi akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatra Barat yang terdampak,” tegas Arry.
Ia menjelaskan, pemulihan lahan dilakukan secara bertahap, dimulai dari lahan rusak ringan, kemudian rusak sedang, hingga rusak berat, sehingga seluruh wilayah terdampak dapat memperoleh penanganan secara merata.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, total luas lahan pertanian terdampak bencana mencapai 6.451 hektare, dengan rincian 2.802 hektare rusak ringan, 822 hektare rusak sedang, dan 2.827 hektare rusak berat.
Arry berharap program rehabilitasi tersebut mampu membangkitkan kembali semangat petani serta mempercepat pemulihan Sumatra Barat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga secara sosial dan psikologis pascabencana.
