PADANG — Universitas Andalas (UNAND) Sumatera Barat menyatakan perlunya kajian mendalam terkait rencana keterlibatan kampus dalam penyediaan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah pusat. Pihak universitas menekankan bahwa keputusan untuk membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus didasarkan pada pertimbangan matang mengenai fungsi utama lembaga pendidikan.
Sekretaris UNAND, Aidinil Zetra, menjelaskan bahwa keterlibatan dalam aspek operasional seperti pembangunan dapur merupakan hal yang berada di luar aktivitas utama universitas. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang presisi sebelum kampus tertua di luar Pulau Jawa ini mengambil peran lebih jauh dalam ekosistem distribusi gizi nasional tersebut.
"Pertama, universitas tentu harus melakukan analisis yang komprehensif karena ini di luar core bisnisnya universitas," kata Aidinil Zetra di Kota Padang, Kamis.
Menyelaraskan Program MBG dengan Tridarma Perguruan Tinggi
Kajian yang dilakukan UNAND bertujuan untuk melihat sejauh mana program ini bisa diintegrasikan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Aidinil menyebutkan bahwa setiap aktivitas kampus harus tetap berpijak pada koridor Tridarma Perguruan Tinggi. Analisis tersebut juga mencakup aspek efektivitas distribusi agar anggaran negara yang dialokasikan benar-benar menyentuh penerima manfaat secara tepat.
Pihak kampus menilai sistem implementasi MBG saat ini masih memerlukan penyempurnaan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan adanya hasil kajian nanti, UNAND baru akan menentukan sikap apakah akan mengikuti jejak universitas lain yang sudah lebih dulu membangun fasilitas serupa.
"Jadi, kebijakan ini harus disempurnakan agar sumber daya negara yang dialokasikan memberikan manfaat kepada masyarakat," ujar Aidinil.
Belajar dari Pionir Satuan Pelayanan Gizi Universitas Hasanuddin
Dalam rencana ini, UNAND menjadikan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar sebagai referensi. Unhas telah resmi mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Selasa (28/4/2026) yang menjadikannya pionir di Indonesia. Pendirian fasilitas di Makassar tersebut disaksikan langsung oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
UNAND memandang keberhasilan model di Makassar tersebut sebagai bahan pertimbangan penting. Meski demikian, kondisi lokal di Sumatera Barat tetap memerlukan penyesuaian khusus agar sistem dapur MBG yang dibangun nantinya dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa mengganggu fokus riset dan pendidikan di kampus.
Peluang Laboratorium Hidup dan Keterlibatan Mahasiswa KKN
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong agar dunia akademik melihat program MBG sebagai peluang riset yang nyata. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa program ini dapat berfungsi sebagai laboratorium hidup bagi sivitas akademika untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang berkualitas.
BGN juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Keterlibatan mahasiswa, terutama dari bidang kesehatan dan gizi, diharapkan mampu memberikan masukan teknis agar pelaksanaan program di lapangan berjalan lebih efektif.
Keterlibatan dunia perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada pengawasan mutu dan evaluasi dampak kesehatan bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama program Presiden Prabowo Subianto tersebut.
