PADANG — "Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah," kata Masful dalam wawancara di Padang, Sabtu (18/7). Menurut dia, jika tol tetap dibangun, arahkan ke Tanah Datar. "Kita sudah lelah, melihat berbagai sengketa dan cara memberlakukan pembangunan di Sumbar," ujarnya.
Proyek Jalan di Sumbar: Lamban dan Penuh Sengketa
Masful menunjuk lambannya proyek infrastruktur di Sumbar sebagai bukti kegagalan perencanaan. "Ingat By Pass Padang panjangnya 25 Km siapnya 25 tahun. Ingat tol Padang Sicincin, satu karton obat nyamuk jumbo kita ditinggal Riau," katanya. Ia menyalahkan pemerintah daerah, bukan rakyat. "Gubernur dan para bupati, tidak belajar kebudayaan, sosiologi dan kebiasaan rakyatnya. Paling fatal, tidak memikirkan ekonomi," tegasnya.
Tanah Datar Siap, Tanah Ulayat Jadi Batu Sandungan
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyebut daerahnya sudah siap untuk jalan tol. "Jangan ganggu kampung kami, memang yang boleh maju sebelah sana saja, Tanah Datar dan juga Solok perlu lebih maju," kata dia. Di sisi lain, tanah ulayat kerap menjadi alasan penolakan. Wartawan senior Adrian Tuswandi, Ketua Jaringan Pemred Sumbar, menyoroti cara komunal membaca pembangunan. "Kadang orang yang paling tahu ilmunya justru berselimut di balik adat," kata dia.
Adat Menyediakan Jalan, Pemimpin Tak Tahu?
Wartawan senior Khairul Jasmi menilai persoalannya berpangkal pada cara memandang adat. "Adat menjaga ulayat, tapi adat memberi pintu keluar dan tidak dimanfaatkan. Pemimpin saja tidak tahu soal itu," kata dia. Dalam himpunan 1000 Pepatah-Petitih susunan Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, konsep itu jelas: dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi. Ekonomi yang sehat menjamin keselamatan rumah tangga dan negara. Adat bahkan memerintahkan membuka lahan: didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah.
Ekonomi Sumbar Terendah se-Sumatera, Kiriman Perantau Rp 20 Triliun
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Sumatera Barat pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pada triwulan II 2025, Sumbar tumbuh 3,94 persen, terendah se-Sumatera. Kepri tumbuh 7,14 persen, Sumut 4,69 persen, Riau 4,59 persen. Triwulan III melambat lagi jadi 3,36 persen, triwulan IV tinggal 1,69 persen. Awal 2010-an pertumbuhan Sumbar masih di atas 6 persen, lalu turun ke 5 persen, ke 4 persen, kini mendekati 3 persen. Yang menghidupi kampung justru perantau. Menurut Bank Indonesia, kiriman perantau Minang lewat perbankan tercatat Rp14,2 triliun pada 2023. Bila dihitung semua jalur, ditaksir Rp20 triliun lebih setahun. Sebagian besar habis untuk konsumsi keluarga, bukan usaha. Tanah yang ditinggalkan tetap tidur.
Jalan Keluar: Bukan Tanah Ulayat yang Salah
Menurut Khairul Jasmi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar perlu disusun ulang, dengan syarat benar-benar dilaksanakan. "Yang salah bukan tanah ulayat, melainkan seluruh pengelola, dari nagari sampai provinsi," ujarnya. Bila sawah dan ladang produktif terkena tol, trase bisa dipindah, ganti rugi disepakati, atau ditempuh skema saham. Tugas utama di Minangkabau adalah maksimalisasi tanah adat. Bila tak dikerjakan, wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan terus mengintai.
