SUMATERA BARAT — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dokumen perjanjian versi bahasa Inggris hampir rampung. Kondisi ini membuka jalan bagi penandatanganan pada bulan depan. Setelah itu, perjanjian dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk ratifikasi. Di sisi domestik, implementasi menggunakan mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) agar prosesnya lebih cepat.
"Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ujar Airlangga dalam dialog dengan Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara Anggota UE di Jakarta, Jumat (21/8).
Mengapa Percepatan Ini Mendesak bagi Eksportir
Faktor waktu menjadi pendorong utama percepatan ini. Skema tarif preferensial GSP yang selama ini dinikmati Indonesia berakhir pada Desember 2025. Tanpa pengganti yang setara, eksportir Indonesia berisiko kehilangan daya saing harga di pasar Eropa dibandingkan kompetitor dari negara yang memiliki perjanjian dagang bilateral.
Dengan adanya IEU CEPA, kesenjangan akses pasar akibat berakhirnya GSP diharapkan terminimalisir. Selain penghapusan tarif langsung untuk mayoritas pos tarif, 8,37 persen pos tarif lainnya mengalami pengurangan secara bertahap.
Sektor yang Paling Diuntungkan dari Penghapusan Tarif
Kemudahan akses ini diproyeksikan mendorong ekspor di beberapa sektor unggulan. Berikut sektor-sektor yang merasakan dampak langsung:
- Kelapa sawit dan turunannya
- Alas kaki dan produk kulit
- Kopi dan produk pertanian lainnya
- Furnitur dan produk kayu olahan
- Produk perikanan dan telekomunikasi
Sebagai timbal balik, Uni Eropa mendapatkan akses pasar yang lebih luas ke Indonesia. Mereka juga memperoleh pasokan produk yang lebih kompetitif dari dalam negeri.
Investasi Eropa Diarahkan ke Sektor Bernilai Tambah
Selain memperluas perdagangan, ratifikasi perjanjian ini menjadi pintu masuk peningkatan investasi langsung dari Eropa. Pemerintah secara spesifik mendorong investasi mengalir ke sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, ekonomi digital, dan farmasi.
"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia, dan bagi Eropa juga demikian. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," kata Airlangga.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan komitmen politik untuk menandatangani perjanjian sesegera mungkin. Ia memperkirakan akan semakin banyak menteri, delegasi bisnis, hingga keluarga kerajaan dari Eropa yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, dijadwalkan pada akhir Oktober atau awal November mendatang.
Pelaku Usaha Dilibatkan dalam Persiapan Implementasi
Menanggapi usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Denis menyambut baik pembentukan Joint Task Force. Mekanisme ini memungkinkan pelaku bisnis terlibat langsung dalam persiapan implementasi CEPA, baik di tingkat teknis maupun bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
Keterlibatan dunia usaha sejak dini dinilai penting agar perusahaan Indonesia dapat mempersiapkan diri memenuhi standar dan regulasi Uni Eropa. Hal ini terutama terkait keberlanjutan dan jejak karbon yang menjadi perhatian utama pasar Eropa.
