SUMATERA BARAT — BMKG menyampaikan perkembangan terkini sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK) berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari-9 pada 8 September 2026 pukul 04.00 WIB. Lembaga tersebut mengidentifikasi sebaran debu vulkanik dari permukaan hingga ketinggian 6.000 ft (1,8 km).
"Sebaran abu vulkanik GAK diprakirakan bergerak menjauhi wilayah Indonesia," demikian keterangan resmi BMKG, Selasa (8/9/2026).
Diperkirakan Bergerak ke Samudera Hindia Barat Laut Banten
Berdasarkan hasil pemantauan, abu vulkanik teramati bergerak ke arah Selatan-Barat Daya. Wilayah yang tercakup dalam sebaran ini adalah Samudera Hindia Barat Laut Banten.
BMKG menyebut pada kondisi terkini, abu vulkanik terpantau bergerak menjauhi puncak Gunung Anak Krakatau. Artinya, potensi dampak langsung terhadap daratan utama Indonesia relatif menurun dibandingkan skenario sebelumnya.
Dampak yang Masih Perlu Diwaspadai: Kualitas Udara dan Penerbangan
Kendati menjauh, BMKG mengingatkan masih terdapat sebaran abu vulkanik yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Partikel abu di lapisan atmosfer bawah berpotensi menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di wilayah lintasannya.
Pada ketinggian tertentu, abu vulkanik juga berisiko mengganggu aktivitas penerbangan. Maskapai dan pengelola bandara di sekitar wilayah pergerakan abu disarankan memantau perkembangan informasi secara berkala.
Imbauan Resmi BMKG untuk Masyarakat
BMKG meminta masyarakat di wilayah yang terdampak untuk tetap tenang namun waspada. Publik diminta memastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi agar tidak terjadi kesimpangsiuran.
"Masyarakat di wilayah yang terdampak memastikan informasi resmi dari BMKG, PVMBG, dan instansi terkait serta memperhatikan kondisi udara serta jarak pandang," kata BMKG.
Lembaga itu juga mengingatkan warga untuk menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi jarak pandang dan kualitas udara setempat. Informasi terbaru mengenai perkembangan sebaran abu vulkanik akan terus diperbarui oleh BMKG melalui kanal komunikasi resmi.
