Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memperkuat pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan Sistem Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah (SPKPD) berbasis teknologi informasi. Wakil Bupati Solok Candra menyatakan sistem tersebut diperlukan untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dipantau serta dievaluasi secara terukur. Peluncuran SPKPD diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Solok, dan sejumlah peserta lainnya.
AROSUKA — Pemkab Solok resmi menerapkan SPKPD sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah. Wakil Bupati Solok Candra menegaskan sistem tersebut menjadi alat bagi perangkat daerah untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target.
"Melalui sistem pengendalian kinerja ini, kita berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program dan kegiatan secara lebih terukur, transparan, serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan," kata Candra.
Mengapa Perencanaan Saja Tidak Cukup
Candra menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada perencanaan yang baik. Diperlukan pengendalian dan evaluasi yang konsisten agar perkembangan setiap program dapat diketahui secara jelas.
Ia berharap SPKPD tidak berhenti sebagai sistem administrasi. Sistem tersebut harus menjadi instrumen bagi perangkat daerah untuk memastikan program pembangunan memberi hasil nyata bagi masyarakat.
Perkuat Koordinasi Antar-Perangkat Daerah
Kepala Administrasi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Afry Yanto menyebut penerapan SPKPD sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengendalian pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
"Sistem ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi perangkat daerah, terutama dalam penyampaian informasi terkait progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan," ujarnya.
Menurut Afry, keberadaan sistem tersebut mendukung proses pemantauan dan evaluasi pembangunan. Informasi mengenai perkembangan kegiatan dapat dihimpun secara lebih efektif dan efisien.
Siapa Saja yang Menggunakan SPKPD
SPKPD diluncurkan untuk digunakan oleh perangkat daerah dan kecamatan dalam mendukung pengelolaan informasi terkait kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memiliki informasi lebih terarah mengenai pelaksanaan program, termasuk perkembangan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Afry berharap seluruh organisasi perangkat daerah dan kecamatan memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan SPKPD. Dengan begitu, pengendalian pembangunan dapat dilakukan secara sistematis dan terukur.
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Narasumber kegiatan, Yendi Putra, menyampaikan materi mengenai pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan serta pengendalian kinerja pembangunan daerah. Peluncuran SPKPD diikuti kepala OPD atau perwakilan, camat se-Kabupaten Solok, dan peserta lainnya.
Pemkab Solok menargetkan penerapan sistem itu dapat memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
