PADANG — Muharlion menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan ke daerah. Menurutnya, sumber asap juga berasal dari kebakaran lahan di provinsi tetangga, sehingga koordinasi lintas wilayah harus melibatkan kewenangan pemerintah pusat.
Data Dinas Kesehatan setempat mencatat 51 ribu kunjungan pasien terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kota Padang pada periode 17 Agustus hingga Oktober 2026. Angka itu menjadi dasar desakan agar penanganan tidak lagi berjalan lambat.
Dampak Kabut Asap Merambah Sektor Pendidikan
Kabut asap yang kian tebal tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memaksa sekolah mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Muharlion menyebut dampak di sektor pendidikan dan kesehatan sudah nyata dirasakan masyarakat.
"Kita minta pemerintah pusat segera bertindak tegas. Penanganannya harus lebih cepat, karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Muharlion kepada wartawan.
Ia menyoroti kebakaran lahan di daerah tetangga sebagai salah satu sumber asap yang menyelimuti Sumbar. Karena itu, langkah konkret untuk menghentikan sumber asap dinilai lebih penting ketimbang penanganan yang bersifat sesaat.
Rekayasa Cuaca Diusulkan, tapi Butuh Kewenangan Pusat
Muharlion mendorong agar opsi rekayasa cuaca atau hujan buatan dikaji oleh pihak yang berwenang. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan operasi tersebut.
"Kita juga mendorong bagaimana penanganan ini segera dilakukan. Apakah melalui rekayasa cuaca atau hujan buatan, tentu perlu dikaji oleh pihak yang berwenang. Kita di daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu," terangnya.
Selain Sumbar, perhatian juga diarahkan ke Jambi yang turut disebut sebagai daerah tetangga dengan persoalan karhutla. Muharlion meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan di wilayah tersebut agar kabut asap tidak terus meluas.
Warga Diminta Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Di tengah kualitas udara yang memburuk, Muharlion mengimbau masyarakat Kota Padang mengurangi aktivitas di luar rumah saat kabut asap sedang tebal. Imbauan itu ia tekankan khusus bagi anak-anak yang sudah menjalani PJJ.
"Kalau keluar rumah, aktivitas di luar harus dikurangi karena beberapa hari ini kabut asap tebal sekali. Anak-anak yang sudah PJJ jangan malah bermain di luar rumah. Orang tua juga harus memperhatikan kondisi ini," ujarnya.
Desakan Ketua DPRD Padang itu menambah daftar tuntutan agar penanganan karhutla tidak berhenti di tingkat daerah. Warga berharap langkah pusat segera terlihat, terutama saat kabut asap terus menebal dan kunjungan pasien ISPA belum menunjukkan penurunan.
