PADANG — Partai Demokrat Kota Padang memastikan bahwa berbagai kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam APBD akan diperjuangkan melalui dukungan APBN, dengan fokus pada persoalan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini merupakan hasil konsolidasi internal yang digelar usai Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat Sumatera Barat.
Bitel mengatakan, Musda V menjadi momentum penting untuk kembali menyatukan seluruh struktur partai. “Musda kemarin menjadi momentum bagi seluruh struktur partai untuk kembali menyatu, memperkuat konsolidasi, dan fokus pada kerja-kerja kepartaian yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan pengurus pusat, Sabtu lalu.
Menurut Bitel, penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang memerlukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait. “Persoalan pertanahan dan tata ruang di Kota Padang merupakan isu krusial yang membutuhkan pengawalan khusus di tingkat kementerian. Karena itu, komunikasi politik dengan pemerintah pusat harus terus diperkuat,” tegas anggota DPRD Kota Padang itu.
Ia menambahkan, keberadaan kader Demokrat yang kini menduduki posisi strategis di tingkat nasional harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. “Aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodasi melalui APBD harus diperjuangkan melalui jalur APBN agar pembangunan di daerah dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPC Partai Demokrat Kota Padang akan memperkuat fungsi Fraksi Demokrat di DPRD dengan membangun komunikasi lebih intensif bersama jajaran pengurus pusat. Langkah ini diharapkan mempercepat penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus menghadirkan solusi terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus DPC, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, serta para Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) bersama pengurus pusat itu menjadi forum konsolidasi pasca-Musda V. Partai Demokrat Kota Padang menegaskan tekadnya untuk menjaga kekompakan organisasi dan meningkatkan efektivitas perjuangan politik, memastikan kepentingan warga Kota Padang mendapat perhatian lebih besar dalam agenda pembangunan nasional.