MATARAM — Riset terbaru yang bersumber dari data Susenas mengungkap fakta mengejutkan tentang kondisi kesehatan di NTB. Status ekonomi rumah tangga menjadi determinan terbesar yang menentukan sehat atau sakitnya seseorang, melampaui faktor ketersediaan fasilitas kesehatan sekalipun. Keluarga miskin disebut paling sering mengalami gangguan kesehatan karena sulit mengakses makanan bergizi dan layanan medis yang memadai.
Temuan ini mematahkan asumsi umum bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan saja cukup untuk menyejahterakan masyarakat. Justru, siklus kemiskinan dan penyakit saling mengunci: warga yang sakit tidak bisa bekerja optimal, sehingga ekonominya makin terpuruk dan kesehatannya kian memburuk.
Data juga menunjukkan kesenjangan kesehatan yang tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Warga kota secara umum melaporkan kondisi kesehatan yang lebih baik karena kemudahan akses ke puskesmas dan rumah sakit. Sebaliknya, bagi penduduk di kampung-kampung terpencil, biaya transportasi dan waktu tempuh yang lama menjadi hambatan besar untuk berobat.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan dasar dinilai mendesak. Selain itu, insentif tambahan bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di daerah dengan kebutuhan tinggi menjadi rekomendasi krusial agar layanan medis tetap hadir di pelosok.
Faktor pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin baik pemahamannya tentang cara menjaga kesehatan dan menavigasi sistem layanan kesehatan. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kampanye literasi kesehatan yang masif.
Kurikulum sekolah dan program komunitas didorong untuk aktif menyosialisasikan gizi seimbang, aktivitas fisik, kesehatan mental, serta pentingnya pemeriksaan dini. Membekali masyarakat dengan informasi yang benar dinilai jauh lebih efektif daripada sekadar mengandalkan pengobatan kuratif.
Riset ini juga menyoroti perbedaan pola sakit antara laki-laki dan perempuan. Meski perempuan umumnya melaporkan kesehatan yang lebih baik, kaum pria justru lebih banyak terjerumus pada kebiasaan buruk seperti merokok dan menunda memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan saat sakit.
Perilaku ini menjadi alarm bagi pembuat kebijakan untuk merancang kampanye kesehatan publik yang menyasar kaum pria secara spesifik. Perbaikan kesehatan laki-laki berdampak langsung pada produktivitas ekonomi keluarga dan ketahanan rumah tangga secara keseluruhan.
Selain faktor materi, penelitian ini menemukan bahwa kuatnya ikatan sosial turut menentukan kualitas kesehatan. Individu dengan jaringan keluarga dan dukungan komunitas yang solid cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik. Sebaliknya, kesepian kini diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius.
Program-program yang mendorong interaksi sosial, terutama bagi lansia dan warga kurang mampu, menjadi rekomendasi penting. Membangun ruang berkumpul dan aktivitas komunitas adalah investasi murah yang berdampak besar bagi kesejahteraan psikologis warga.
Pelajaran utama dari NTB adalah bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menegaskan bahwa perbaikan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan kesetaraan gender. Perlindungan anak melalui perbaikan gizi, imunisasi, dan sanitasi adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kesuksesan pembangunan tidak bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi atau megaproyek infrastruktur. Jika sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam kondisi sakit dan minim kesempatan, pembangunan tersebut gagal. Kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan swasta menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap warga hidup sehat dan produktif.