Menteri Dody Hanggodo Pastikan Infrastruktur Penunjang Pusat Pemerintahan Papua Tengah Terus Digenjot

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Menteri Dody Hanggodo Pastikan Infrastruktur Penunjang Pusat Pemerintahan Papua Tengah Terus Digenjot
JAKARTA - Menteri PU Dody memastikan seluruh infrastruktur penunjang kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire terus dikebut, mulai dari gedung utama hingga akses jalan menuju lokasi.

Direktorat Jenderal Cipta Karya melaporkan pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah kini berada di angka 36,90% per 9 Agustus 2026, dengan target tuntas Desember 2026.

Konstruksi gedung berjalan sejak 20 Oktober 2025, ditangani kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Selain gedung, Kementerian PU turut menata kawasan sekitarnya yang meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 tersebut kini mencapai progres 25,34%, dengan kegiatan seperti penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, dan pengujian sand cone. Seluruh pekerjaan penataan kawasan ditargetkan selesai Desember 2026.

Faktor akses turut menjadi perhatian, mengingat kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.

Percepatan infrastruktur di kawasan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif.

Kementerian PU menegaskan langkah ini merupakan bagian dari PU 608, momentum menghadirkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk lewat percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Reporter: Redaksi
Back to top