SUMATERA BARAT — Kepala BNPB Suharyanto menegaskan pemerintah menyiapkan skema bantuan bertingkat sesuai tingkat kerusakan hunian warga. Untuk rumah rusak berat, negara menjamin pembangunan hunian tetap (huntap), sementara warga akan ditempatkan di hunian sementara selama proses pembangunan berlangsung.
"Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian," ujar Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung, Ngada, Rabu (19/8/2026).
BNPB belum membeberkan jadwal pasti pencairan dana bantuan. Lembaga tersebut memastikan proses verifikasi menjadi prioritas utama agar bantuan tidak salah sasaran.
Pendataan dilakukan secara berjenjang oleh petugas daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Hasil verifikasi akan menentukan kategori kerusakan rumah warga, apakah masuk klasifikasi ringan, sedang, atau berat.
Berikut rincian bantuan yang disiapkan BNPB untuk korban gempa NTT:
Kebijakan ini mengacu pada standar operasional penanggulangan bencana yang berlaku di lingkungan BNPB. Skema tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan dasar warga agar dapat segera menempati kembali rumahnya.
Gempa berkekuatan M 7,7 yang mengguncang NTT menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga di sejumlah kabupaten. Kawasan pesisir menjadi area yang paling terdampak akibat getaran kuat dan potensi gelombang pasang.
Pemerintah daerah kini tengah bergerak mempercepat pendataan jumlah rumah terdampak. Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan bantuan ke pusat. Suharyanto memastikan BNPB akan merespons cepat setiap laporan kerusakan yang masuk.
Warga diimbau melaporkan kondisi rumahnya kepada ketua RT/RW atau aparat desa setempat untuk memudahkan proses verifikasi. Petugas akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan keakuratan data sebelum bantuan dicairkan.
Proses rekonstruksi pascagempa di NTT dijadwalkan berjalan bertahap. Prioritas pertama adalah memastikan warga memiliki tempat tinggal layak sebelum memasuki masa transisi menuju pembangunan permanen.