SUMATERA BARAT — Wacana perubahan pola subsidi dari yang bersifat menyeluruh (blanket subsidy) menuju subsidi yang lebih presisi (precision subsidy) menguat seiring hadirnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengamat ekonomi sekaligus pengajar Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Bina Bangsa, Prof. Bambang D. Suseno, menilai momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih adil dan efektif.
Menurutnya, negara memiliki keterbatasan sumber daya fiskal, sehingga pemberian subsidi tidak dapat dilakukan secara sama rata kepada seluruh lapisan masyarakat. "Bukan sama rata, tetapi adil berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ekonomi," kata Bambang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Melalui DTSEN, pemerintah diharapkan mampu memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih besar. Kelompok miskin dan rentan harus menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.
Sementara itu, kelompok menengah dapat menerima subsidi secara selektif. Masyarakat yang sudah mampu secara bertahap didorong untuk mengurangi ketergantungannya terhadap subsidi negara.
"DTSEN seharusnya mendorong perubahan dari subsidi yang bersifat menyeluruh menuju subsidi yang lebih presisi," ujarnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Bambang menilai Indonesia dapat belajar dari sistem perlindungan sosial yang diterapkan sejumlah negara ASEAN. Filipina, misalnya, memiliki sistem Listahanan yang digunakan untuk menargetkan rumah tangga miskin secara akurat dalam program-program sosial.
Vietnam juga menerapkan pendekatan kemiskinan multidimensional. Di negara tersebut, pengukuran kemiskinan tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, sanitasi, dan informasi.
"Pendekatan multidimensional tersebut tetap menjadi bagian penting kebijakan pengentasan kemiskinan Vietnam," katanya.
Bambang menegaskan, DTSEN tidak cukup hanya digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Data tersebut harus mampu memberikan gambaran utuh mengenai tingkat kebutuhan, kerentanan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Dengan data yang lebih kaya, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi masyarakat, perubahan pola ini berarti kriteria penerima bantuan akan semakin ketat dan berbasis data. Kelompok yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan perlindungan lebih besar, sementara mereka yang sudah mampu secara ekonomi diharapkan tidak lagi menjadi penerima subsidi.
Informasi lengkap mengenai mekanisme dan kriteria penerima bantuan terbaru dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah, termasuk Dinas Sosial setempat dan platform DTSEN.