SUMATERA BARAT — Skema baru subsidi motor listrik ini diumumkan di tengah keraguan soal kemampuan industri domestik menyerap anggaran. Dengan kuota yang melonjak signifikan, besaran insentif per unit justru menyusut drastis dibandingkan periode sebelumnya yang pernah mencapai Rp7 juta. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8/2026) lalu.
Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dana jumbo Rp3 triliun untuk program percepatan elektrifikasi roda dua ini. Namun ia meragukan seluruh anggaran tersebut akan terserap tahun ini. "Kami masih lihat, apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu, kayaknya sih enggak. Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta, ada yang cuma 20.000. Saya pikir paling 100.000 sampai akhir tahun. Jadi nanti saya pikirkan apa bisa ditambah," ujarnya di sela-sela ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (20/8/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya jeda signifikan antara target kebijakan dan realitas lini produksi pabrikan Tanah Air. Gap ini berpotensi membuat program berjalan tidak optimal di tahun pertama, meskipun anggaran telah disiapkan penuh.
Menanggapi potensi rendahnya serapan, Menteri Keuangan memberi sinyal akan mengevaluasi kembali kebutuhan anggaran. Ia menyebut kemungkinan penambahan alokasi di masa mendatang, namun keputusan final masih menunggu perkembangan realisasi produksi hingga akhir tahun. Sikap ini menunjukkan pemerintah mencoba menyeimbangkan ambisi adopsi kendaraan listrik dengan kesiapan ekosistem manufaktur nasional.
Program insentif ini dirancang sebagai strategi ganda pemerintah. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mengikis ketergantungan pada impor BBM yang membebani APBN. Di sisi lain, skema ini menjadi stimulus bagi pengusaha lokal untuk memperkuat rantai pasok komponen dan perakitan motor listrik dari hulu ke hilir.
Dengan sinergi antara insentif fiskal dan pengembangan ekosistem industri, pemerintah optimistis mobilitas ramah lingkungan akan semakin terjangkau masyarakat luas. Namun, tanpa percepatan kapasitas produksi yang signifikan, target 1 juta unit berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas.