PADANG — Pemerintah Kota Padang menempuh jalur digitalisasi tata kelola keuangan daerah dengan menggandeng BRI. Delegasi kantor pusat bank pelat merah itu diterima langsung Wali Kota Fadly Amran, didampingi jajaran Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
Pertemuan berlangsung di kediaman resmi wali kota. Agenda utamanya membahas penyiapan sistem pembayaran pajak dan retribusi yang selama ini masih banyak dilakukan secara tunai.
Pemko Padang memetakan dua kelompok penerimaan yang akan dipindahkan ke kanal digital. Kelompok pertama adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Kelompok kedua adalah retribusi harian yang selama ini dikumpulkan di lapangan.
Dari sisi BRI, infrastruktur yang disiapkan mencakup QRIS, kartu uang elektronik BRIZZI, dan aplikasi BRImo. Ketiga kanal itu disebut akan memperluas ekosistem transaksi nontunai di lingkungan pemkot maupun di titik-titik layanan publik.
Fadly Amran menyebut digitalisasi dipilih untuk menaikkan efisiensi sekaligus menjaga transparansi aliran dana publik. Menurutnya, warga akan lebih patuh membayar kewajiban jika prosesnya tidak berbelit.
"Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan," ujar Fadly.
Persoalan yang ingin dijawab bukan hanya soal kemudahan warga. Pemko Padang juga menargetkan penerimaan daerah yang lebih terukur dari sektor-sektor yang selama ini sulit dipantau setoran hariannya.
Senior Vice President Institutional Group BRI Edi Setiawan menegaskan pihaknya akan mengerahkan teknologi perbankan agar transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tim regional BRI disebut akan merumuskan solusi sesuai kebutuhan Pemko Padang.
"Daerah saat ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga diperlukan solusi digital yang memudahkan. Tim BRI di tingkat regional akan segera merumuskan solusi konkret sesuai kebutuhan Pemko Padang," jelas Edi.
Selain soal penerimaan, kemitraan ini merambah ambisi Padang masuk jaringan UNESCO Creative Cities Network sebagai kota gastronomi dunia. BRI menyatakan siap mendampingi pelaku usaha kuliner lokal mengurus sertifikasi halal dan menata standar sanitasi.
Tim teknis kedua belah pihak kini menyelaraskan kebutuhan daerah dengan instrumen layanan perbankan yang tersedia. Belum ada keterangan mengenai jadwal pasti peluncuran sistem maupun tahapan uji coba.
Yang jelas, arah kebijakannya sudah ditetapkan: pembayaran pajak dan retribusi di Padang akan bergerak meninggalkan transaksi tunai. Bagi warga, ujungnya adalah kanal pembayaran yang lebih mudah dijangkau. Bagi pemkot, ujungnya adalah penerimaan daerah yang lebih rapi tercatat.