PADANG — Kepala Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram menyampaikan capaian tersebut dalam Laporan Perekonomian Sumbar periode Agustus 2026. Menurut dia, aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh meski lajunya lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya. Perkembangan sektor penopang ekonomi perlu dicermati untuk memahami dinamika perekonomian daerah.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar ditopang konsumsi pemerintah yang masih tinggi, investasi yang tetap kuat, serta peningkatan ekspor berkat perbaikan harga komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan karet. Pemulihan pascabencana, kenaikan produksi pertanian, dan pembangunan infrastruktur turut memberi andil.
Secara sektoral, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami akselerasi. Perbaikan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan menjadi pendorongnya.
Sebaliknya, perdagangan, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan melambat. Normalisasi aktivitas ekonomi setelah hari besar keagamaan nasional (HBKN) disebut menjadi salah satu penyebabnya.
Tekanan inflasi Sumbar pada triwulan II-2026 tercatat 4,70 persen, meningkat 1,33 persen dibanding triwulan I yang sebesar 3,37 persen. Kenaikan terutama dipicu harga cabai merah, beras, bensin, minyak goreng, dan emas perhiasan.
Kenaikan harga energi global juga mendorong peningkatan biaya produksi dan distribusi. Meski begitu, secara kumulatif inflasi Sumbar hingga Juni 2026 relatif rendah, yakni 0,98 persen secara tahun kalender (year-to-date/ytd), terendah dalam tiga tahun terakhir.
Turunnya laju pertumbuhan dari 5,01 persen ke 4,54 persen menandakan geliat konsumsi rumah tangga tidak sekuat triwulan sebelumnya. Masyarakat cenderung menahan belanja, sementara sektor perdagangan dan transportasi yang biasanya ramai setelah HBKN ikut mengendur.
Di sisi lain, ekspor CPO dan karet menahan pelemahan lebih dalam. Perbaikan harga komoditas membuat kinerja ekspor tetap kuat, sehingga pertumbuhan tidak terkoreksi lebih tajam.
BI Sumbar menilai sektor-sektor penopang perlu terus dipantau untuk memahami arah perekonomian daerah pada triwulan berikutnya.