PADANG — Pemerintah Kota Padang memastikan 53.264 warganya telah mendapat perlindungan kesehatan gratis lewat program Padang Melayani. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, menyebut angka itu masih akan bertambah. Sebab, kuota yang tersedia mencapai 79.820 jiwa.
"Komitmen anggaran ini bukti nyata negara, khususnya Pemko Padang, hadir memberikan kepastian perlindungan finansial. Tujuannya agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif," ujar dr. Srikurnia Yati, Minggu (24/5/2026).
Anggaran Rp 36,2 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Warga
Pemkot mengalokasikan Rp 36.206.352.000 dari APBD 2026 untuk program ini. Total pagu anggaran kesehatan daerah mencapai Rp 64,4 miliar. Sisa slot yang masih kosong—26.556 kepesertaan—sedang dikejar melalui penyisiran data di tingkat kelurahan dan kecamatan.
DKK Padang menginstruksikan jajaran di lapangan melakukan validasi data secara dinamis. Langkah ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan menjangkau warga yang benar-benar belum punya akses pengobatan.
Selain APBD, Ada Dua Sumber Pembiayaan Lain
Jaminan kesehatan di Kota Padang tidak hanya bertumpu pada APBD. Program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) per Mei 2026 telah menyerap 58.795 jiwa dari kuota 62.977 peserta. Sementara itu, Bantuan Iuran Kelas 3 Mandiri mencatatkan target kuota hingga 148.000 jiwa.
Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir mendorong integrasi ketiga skema pembiayaan ini. Tujuannya: tak ada warga yang tertinggal. Pemerintah kota ingin memastikan akses pengobatan yang adil dan merata tanpa kendala biaya.
Bagaimana Cara Warga Mendaftar Slot yang Tersisa?
DKK Kota Padang masih membuka pendaftaran bagi warga yang memenuhi syarat. Proses verifikasi dilakukan melalui kelurahan dan puskesmas setempat. Warga yang belum terdaftar diimbau segera melapor ke RT/RW atau langsung ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan kepastian layanan.
Dengan tambahan 26.556 slot yang masih lowong, Pemkot optimistis target cakupan kesehatan semesta di Padang bisa tercapai lebih cepat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan angka warga tidak mampu yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena masalah biaya.
