Pencarian

Raja Juli Janji Tak Terbitkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

Jumat, 20 November 2026 • 13:20:31 WIB
Raja Juli Janji Tak Terbitkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak menerbitkan izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon.

SUMATERA BARAT — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten. Janji itu sekaligus merespons polemik penetapan sebagian perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP) oleh Kementerian ESDM.

Kementerian Kehutanan memegang kewenangan terakhir atas izin penggunaan kawasan hutan. Raja Juli menegaskan, kewenangan itu tidak akan dipakai untuk membuka jalan tambang di TNUK. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Kewenangan PPKH Berada di Tangan Menteri

Raja Juli menempatkan dirinya sebagai penjaga terakhir kawasan konservasi itu. Menurutnya, selama izin PPKH berada di tangannya, tidak akan ada izin tambang yang lolos di TNUK.

“Kalaupun tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli.

Ia menilai idealnya tidak ada wilayah usaha pertambangan sama sekali di kawasan TNUK. Kawasan tersebut, menurut dia, harus steril dari aktivitas tambang karena berstatus konservasi.

“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali WUP atau apa pun di perairan Ujung Kulon, tapi sekali lagi taman nasional kita tidak akan pernah ada tambang,” ujarnya.

Raja Juli juga menegaskan hanya akan mengizinkan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi di taman nasional tersebut. “Insyaallah berjanji tidak akan pernah menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya.

Kawasan TNUK Tidak Masuk Wilayah Pertambangan

Kementerian ESDM memastikan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Namun, sebagian perairan laut di sekitar kawasan konservasi itu masuk dalam WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM menyatakan, penetapan WUP tersebut hanya mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasionalnya. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut.

“Kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” kata juru bicara Kementerian ESDM, Rabu (18/11).

Dengan begitu, pemerintah menyatakan TNUK tidak masuk wilayah pertambangan. Sebagian perairan di sekitarnya memang tercantum dalam penetapan WUP, tetapi belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di sana.

Mengapa Ujung Kulon Sensitif

TNUK merupakan kawasan konservasi yang menjadi habitat terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Populasi satwa langka itu tinggal sedikit dan hanya tersisa di semenanjung Ujung Kulon. Aktivitas tambang di sekitar kawasan berisiko mengganggu ekosistem pesisir yang menjadi bagian dari habitat tersebut.

Karena itu, penetapan WUP di perairan sekitar TNUK memicu kekhawatiran publik. Janji Menteri Kehutanan menjadi penanda bahwa pintu izin tambang di kawasan konservasi itu akan ditutup, meski WUP di perairan sekitarnya tetap tercatat secara administratif.

Posisi dua kementerian kini saling melengkapi. ESDM menegaskan TNUK bukan wilayah pertambangan, sementara Kementerian Kehutanan memastikan tidak akan mengeluarkan PPKH tambang di kawasan tersebut. Bagi warga sekitar dan pegiat konservasi, dua pernyataan itu menjadi pegangan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi kawasan lindung, bukan zona tambang.

Follow sumbar360.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: voi.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks