SIMPARA EMPAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, masih menunggu surat penghapusan aset tanaman karet dari Kementerian Pertanian untuk memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman. Lahan seluas 6,4 hektare itu saat ini tercatat sebagai aset karet milik pemerintah pusat.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi, mengaku seluruh dokumen administrasi lainnya sudah lengkap dan siap diproses.
"Segala persyaratan administrasi telah lengkap dan tinggal surat penghapusan aset karena di lahan itu ada tanaman karet dan tercatat di Kementerian Pertanian," kata Vanvoni di Simpang Empat, Rabu.
Anggaran Pembersihan Lahan Sudah Disiapkan
Menurut Vanvoni, jika surat pelepasan itu telah keluar maka tahapan pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai. Anggaran untuk pembersihan lahan sudah dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) setempat.
"Jika telah selesai persoalan aset maka bisa langsung dikerjakan," ujar dia.
Vanvoni bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebelumnya telah menemui Menteri Sosial untuk membahas kelanjutan proyek ini. Dari hasil pertemuan itu, pihak Kementerian Sosial menyebutkan tender pembangunan akan dilakukan pada Desember 2026, dan konstruksi fisik dijadwalkan mulai pada 2027.
Sekolah Rakyat: Target Anak dari Keluarga Miskin Desil 1 dan 2
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga pendidikan ini nantinya akan diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), terutama kelompok desil 1 dan 2.
Lokasi pembangunan SR berada di Padang Tujuh, tepatnya di belakang Kantor Dinas Sosial dan depan Kantor Dinas Perhubungan Pasaman Barat.
Vanvoni berharap surat penghapusan aset dari Kementerian Pertanian segera terbit agar percepatan pembangunan Sekolah Rakyat bisa direalisasikan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat.
