PASAMAN BARAT — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Pasaman Barat memasuki tahap krusial. Pemerintah daerah setempat memastikan seluruh dokumen administrasi untuk pembangunan sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin itu sudah rampung, kecuali satu: surat penghapusan aset dari Kementerian Pertanian.
Lahan yang disiapkan seluas 6,4 hektare di Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, diketahui masih ditanami karet dan tercatat sebagai aset Kementerian Pertanian. Tanpa surat pelepasan, proses pembangunan tidak bisa dimulai.
"Segala persyaratan administrasi telah lengkap dan tinggal surat penghapusan aset karena di lahan itu ada tanaman karet dan tercatat di Kementerian Pertanian," kata Vanvoni Gorbi di Simpang Empat, Rabu.
Anggaran Pembersihan Lahan Sudah Disiapkan
Pemkab Pasaman Barat tidak hanya menyiapkan lahan. Menurut Vanvoni, anggaran untuk pembersihan lahan tersebut sudah dialokasikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jika persoalan aset selesai, pekerjaan pembersihan bisa langsung dikerjakan.
Lokasi yang dituju berada di belakang kantor Dinas Sosial, tepat di depan Kantor Dinas Perhubungan setempat. Pemerintah daerah berharap proses administrasi tidak memakan waktu lama agar pembangunan fisik bisa segera terealisasi.
Target Tender Desember 2026, Pembangunan 2027
Vanvoni mengungkapkan, pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat telah bertemu langsung dengan Menteri Sosial untuk membahas perkembangan proyek ini. Dari hasil pertemuan tersebut, Kementerian Sosial menargetkan proses tender pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan pada Desember 2026.
"Informasi dari Kementerian Sosial tender pembangunannya akan dilakukan pada Desember 2026 dan akan dilakukan pembangunannya pada 2027," ujar dia.
Fakta Singkat Sekolah Rakyat Pasaman Barat
- Luas lahan: 6,4 hektare di Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman.
- Sasaran siswa: Anak-anak dari keluarga miskin dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
- Hambatan saat ini: Surat penghapusan aset tanaman karet dari Kementerian Pertanian yang belum terbit.
- Jadwal: Tender direncanakan Desember 2026, pembangunan fisik pada 2027.
Program Strategis Presiden untuk Anak Miskin
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2—kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Vanvoni menekankan bahwa pihaknya ingin melakukan percepatan pembangunan. "Kami mengharapkan surat pelepasan aset dari Kementerian Pertanian cepat keluar agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa dilakukan," katanya.
