BUKITTINGGI — Proyek strategis Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin memasuki babak perencanaan yang lebih konkret. Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) di Aula Balaikota Bukittinggi, Senin (8/6). Rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua daerah.
Apa Saja yang Dibahas dalam Rapat Perdana Ini?
Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan tahap pertama dari rangkaian panjang proses pembangunan tol. Pada tahap awal ini, pemerintah daerah bersama pusat akan melakukan inventarisasi terhadap berbagai isu dan potensi masalah yang mungkin muncul.
"Ini baru tahapan awal. Pada tahap ini kita akan menyatukan persepsi, menampung aspirasi, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan timbul selama proses pembangunan," ujar Benni Warlis di hadapan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, studi kelayakan (feasibility study), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan penyusunan DPPT akan dilakukan secara bersamaan. Langkah ini dinilai lebih efisien ketimbang menjalankan ketiganya secara terpisah.
Tiga Kecamatan Terdampak, Warga Diminta Aktif Bersuara
Bupati Agam secara spesifik menyebut tiga kecamatan yang wilayahnya bakal terdampak langsung oleh proyek tol ini, yakni Sungai Pua, Candung, dan Banuhampu. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari wali nagari hingga tokoh masyarakat, memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan aspirasi.
"Mari kita manfaatkan forum ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, sehingga tidak ada masyarakat ataupun sanak saudara kita yang merasa dirugikan," tegasnya.
Dukungan Penuh dari Bukittinggi: Ekonomi dan Konektivitas Jadi Prioritas
Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan tol tersebut. Ia menilai proyek ini bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
"Jika pembangunan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, tentu kita mendukung," tuturnya.
Ramlan juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembebasan lahan secara adil. Setiap bidang tanah dan tempat usaha yang terdampak, katanya, akan dipelajari sesuai ketentuan dan diberikan ganti rugi yang layak. "Kita ingin pembangunan berjalan tanpa merugikan pemilik tanah maupun pelaku usaha yang terdampak," ujarnya.
Empat Tahapan yang Harus Dilalui Sebelum Proyek Dimulai
Rapat koordinasi ini baru langkah pertama. Pemerintah daerah dan pusat masih harus melalui tiga tahapan berikutnya, yang mencakup proses konsultasi publik, penetapan lokasi, hingga pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan. Seluruh proses ini menjadi prasyarat sebelum kontraktor bisa memulai konstruksi fisik di lapangan.
