PADANG — Proyek strategis nasional jalan tol yang menghubungkan Padang, Sicincin, dan Bukittinggi memasuki babak baru. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Haryadi, menegaskan seluruh kendala teknis dan administratif yang sempat menghambat proyek telah rampung dibahas.
"Hari ini kita membahas jalan tol Padang-Sicincin-Bukittinggi. Semua stakeholder hadir. Pada intinya, pembangunan jalan tol ini insyaallah sudah siap kita mulai, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat Sumatera Barat," kata Dedie, Selasa (14/7/2026).
Apresiasi Kajati untuk Andre Rosiade
Dalam forum tersebut, Dedie secara khusus menunjuk Andre Rosiade sebagai motor penggerak yang memastikan proyek ini terus berjalan. Ia menilai peran anggota DPR RI itu krusial dalam menginisiasi dan mendorong percepatan pembahasan.
"Kami terus terang berterima kasih kepada Pak Andre Rosiade. Beliau yang memprakarsai pembangunan jalan tol Sicincin sampai Bukittinggi. Masyarakat Sumatera Barat juga harus berterima kasih karena proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi daerah," ujar Dedie.
Dedie menambahkan, berbagai persoalan yang sempat menjadi ganjalan kini telah diurai dalam koordinasi lintas instansi. Ia memastikan seluruh pihak kini bekerja sebagai satu tim yang solid.
"Sudah kita urai. Kita satu tim, teamwork yang solid dan utuh. BPN bersama Kasi Datun akan turun langsung melihat kondisi di lapangan, memastikan status tanah benar-benar clear and clean," katanya.
Dua Masalah Utama Tuntas: Trase Kubang Putih Dihapus
Menanggapi apresiasi tersebut, Andre Rosiade justru berterima kasih balik kepada jajaran Kejati Sumbar. Ia mengungkapkan dua masalah utama yang selama ini menjadi polemik akhirnya menemukan solusi konkret.
Pertama, trase tol dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam. Kedua, lokasi exit tol Padang Panjang telah disepakati dengan desain baru yang lebih dekat ke Kota Bukittinggi.
"Urusan Kubang Putih sudah selesai. Trase yang baru tidak melewati Kubang Putih. Saya minta polemik segera dihentikan karena seluruh stakeholder sudah sepakat. Begitu juga exit tol Tarasan Panjang sudah ada solusi baru yang tidak bermasalah," ujar Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut.
Andre menegaskan, perubahan trase dilakukan semata-mata agar proyek tidak terus tertunda. Menurutnya, kepentingan ekonomi dari proyek tol ini jauh lebih besar karena akan menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau.
"Kalau Padang terhubung ke Pekanbaru, hasil pertanian Sumbar bisa lebih mudah dikirim ke Riau. Sebaliknya, masyarakat Riau bisa datang berwisata ke Sumbar setiap akhir pekan. Perputaran ekonominya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Jadi ini bukan hanya untuk satu nagari, tetapi kepentingan seluruh masyarakat Sumbar," tuturnya.
Pendekatan Ganti Untung dan Pendampingan Hukum
Dedie juga menyoroti pendekatan pembebasan lahan yang akan diterapkan. Ia menyebut, alih-alih menggunakan istilah ganti rugi, Andre Rosiade mengusung konsep 'ganti untung' bagi pemilik lahan.
"Kata Pak Andre, ini bukan ganti rugi, malah ganti untung," ujarnya.
Kejati Sumbar berkomitmen memberikan pendampingan hukum penuh jika muncul perselisihan di lapangan, termasuk yang melibatkan masyarakat adat. Dengan termitigasinya berbagai persoalan, Andre optimistis PT Hutama Karya dapat memulai konstruksi ruas Bukittinggi-Sicincin pada akhir tahun ini.
