PADANG — Bank Nagari resmi menggandeng Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Rinto Wardana dan Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, di Kantor Pusat Bank Nagari, Senin (29/6/2026).
Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama itu mencakup implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sistem ini dirancang untuk menggantikan transaksi tunai dengan sistem non-tunai yang lebih aman, transparan, dan terintegrasi.
Layanan Digital yang Disiapkan untuk Warga Mentawai
Bank Nagari menyiapkan sejumlah kanal pembayaran digital yang bisa digunakan masyarakat. Mulai dari Ollin by Bank Nagari, QRIS, Virtual Account, hingga Electronic Data Capture (EDC).
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menegaskan pihaknya siap mendukung pembayaran pajak dan retribusi daerah yang lebih praktis.
“Bank Nagari siap mendukung Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang lebih praktis, cepat, aman, serta efisien,” ujar Gusti Candra dalam keterangannya.
Sistem Keuangan Desa hingga KKPD Ikut Diintegrasikan
Tak hanya pajak dan retribusi, kerja sama ini juga mencakup integrasi berbagai sistem pemerintahan. Bank Nagari akan menghubungkan layanannya dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Seluruh sistem itu nantinya terhubung dengan kanal pembayaran digital milik Bank Nagari. Langkah ini diharapkan membuat transaksi pemerintah berlangsung lebih mudah dan bisa diproses secara real time.
Target: PAD Meningkat Lewat Transaksi Modern
Kolaborasi ini menjadi langkah awal penerapan ETPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemkab setempat berharap sistem ini mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara penandatanganan turut dihadiri Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda Mentawai. Dari pihak Bank Nagari hadir jajaran direksi, dewan komisaris, dan para pimpinan divisi.
