Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mempercepat pendataan kerusakan pascabanjir bandang sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Menko PMK Pratikno menegaskan akurasi data menentukan bentuk dan sasaran bantuan, mulai dari perbaikan rumah rusak ringan hingga relokasi warga ke lahan aman. Pemerintah pusat siap mendukung, termasuk pembangunan hunian komunal bersama BNPB.
SOLOK — Permintaan itu disampaikan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung lokasi terdampak di Kabupaten Solok, Kamis. Ia menekankan pendataan yang akurat menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah pusat tepat sasaran.
Pratikno menyebut data kerusakan yang valid diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi, termasuk dukungan perbaikan rumah warga. Pemerintah pusat dapat menyalurkan bantuan untuk rumah rusak ringan, sedang, hingga berat sesuai hasil verifikasi lapangan.
Hunian Komunal untuk Warga yang Tak Bisa Kembali ke Lokasi Semula
Bagi rumah yang tidak memungkinkan dibangun ulang di lokasi asal, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk hunian komunal. Pembangunannya akan didukung pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Untuk komunal, lahannya disediakan pemerintah daerah dan harus segera dipercepat," ujar Pratikno.
Ia menekankan pembangunan kembali harus mengacu pada prinsip build back better, yakni membangun ulang dengan kondisi lebih aman dibanding sebelum bencana. Pemerintah tidak boleh mendirikan hunian atau fasilitas di lokasi berisiko bencana serupa tanpa kajian memadai.
RP3P Harus Berbasis Kajian Ilmiah, Bukan Sekadar Administratif
Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RP3P) perlu didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. Prosesnya juga dituntut cepat agar pemulihan masyarakat tidak berlarut-larut.
Kajian tersebut menentukan lokasi aman apabila sebagian warga harus direlokasi. Lahan yang dipilih wajib memiliki tingkat risiko bencana lebih rendah dari permukiman lama.
"Kami meminta Bupati Solok mengajukan secepatnya. Untuk relokasi, harus ditentukan daerah dan lahan mana yang aman berdasarkan hasil kajian," kata Pratikno.
Antisipasi Bencana Susulan: Sisir Aliran Sungai dari Material Kayu
Kemenko PMK juga meminta pemerintah daerah menyisir wilayah terdampak untuk mengidentifikasi potensi ancaman susulan. Penyisiran difokuskan memastikan aliran sungai tidak terhalang material kayu atau material lain yang memperbesar risiko saat hujan intensitas tinggi.
Pratikno mengingatkan kondisi cuaca perlu menjadi perhatian. Setelah periode kering panjang, perubahan pola musim dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.
"Ini belum masuk musim hujan saja Kabupaten Solok sudah terdampak. Karena itu, potensi bencana susulan harus diantisipasi sejak sekarang," ujarnya.
Kemenko PMK menilai penanganan pascabencana di Kabupaten Solok merupakan pekerjaan berat. Koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibutuhkan secara berkelanjutan.
"Ini tugas yang berat, namun kami selalu mendukung," kata Pratikno.
