SUMATERA BARAT — Badan Siber dan Sandi Negara memastikan data pribadi yang belakangan beredar di internet bukan hasil insiden kebocoran baru, melainkan gabungan informasi lama yang dikumpulkan ulang. Hasil analisis awal itu muncul setelah ramai dugaan kebocoran data Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. BSSN tetap menelusuri sumber peredaran data bersama Kemkomdigi dan aparat penegak hukum.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, menyatakan timnya bergerak cepat begitu informasi awal soal kebocoran data mencuat. Menurut dia, data yang beredar merupakan himpunan dari berbagai informasi terbuka dan kebocoran yang pernah terjadi sebelumnya.
Data itu kemudian dikumpulkan ulang dan diedarkan kembali oleh pihak tertentu. Sulistyo juga menjabat Ketua Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pemerintah (Gov CISRT).
Hasil Analisis Awal BSSN
"Begitu informasi awal ini muncul, tim kami langsung melakukan analisis. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa kebocoran data yang beredar bukan berasal dari insiden baru. Data itu merupakan himpunan dari berbagai informasi terbuka dan kebocoran data yang pernah terjadi sebelumnya, yang dikumpulkan ulang lalu diedarkan kembali oleh pihak tertentu," ujar Sulistyo dalam keterangan tertulis.
Dugaan kebocoran data pribadi Meutya Hafid sebelumnya ramai diperbincangkan di internet. BSSN memastikan konten yang beredar bukan berasal dari insiden siber anyar.
Penelusuran Tetap Berjalan
Meski bukan kebocoran baru, BSSN tidak menghentikan penanganan. Lembaga itu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber dan sarana peredaran data.
"Kami sepandangan dengan Kemkomdigi. Meskipun ini data lama, kami tidak menganggapnya sepele. Data yang pernah bocor tetap bisa disalahgunakan bila diperjualbelikan kembali. Karena itu penelusuran dan penindakan tetap berjalan," kata Sulistyo.
Imbauan ke Masyarakat
BSSN meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan tangkapan layar, unggahan, maupun potongan data pribadi milik siapa pun, termasuk pejabat publik. Menurut Sulistyo, setiap kali data dibagikan ulang, risiko yang menyertainya ikut diperpanjang.
"Data pribadi tetaplah data pribadi, siapa pun pemiliknya, apa pun latar belakang sosial dan ekonominya dan meskipun sudah pernah beredar yang berasal dari berbagai informasi terbuka. Setiap kali kita membagikannya ulang, kita ikut memperpanjang risikonya. Mari kita jaga ruang digital bersama dengan tidak ikut memviralkan," tuturnya.
Langkah Pelindungan Diri
Masyarakat diminta melakukan sejumlah langkah sederhana untuk melindungi akun dan data pribadi. Kebiasaan mengganti kata sandi secara berkala, mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan tidak mengunggah data pribadi disebut sebagai benteng pertama yang berarti.
Warga yang menemukan indikasi insiden siber dapat melaporkannya melalui kanal resmi BSSN. "Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah terus memperkuat pelindungan sistem dan penindakan," pungkas Sulistyo.
Kasus ini menegaskan pola lama data bocor yang terus didaur ulang di ruang digital. Bagi pengguna di Indonesia, kewaspadaan terhadap peredaran data pribadi tetap relevan meski insidennya bukan yang terbaru.
