PADANG — Derasnya arus informasi politik di media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2029. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) pun turun ke sekolah untuk membekali generasi muda agar mampu menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab.
Kegiatan bertajuk "Menjadi Pemilih Cerdas di Era Digital Menuju Pemilu 2029" menyasar 37 siswa kelas XII.3 SMAN 16 Padang. Empat dosen Departemen Ilmu Politik Unand bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan yang digelar pada 5 Oktober 2026 tersebut.
Empat Dosen Unand Jadi Pemateri
Ketua tim Pengabdian, Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP., menjelaskan kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa sebagai upaya memperkuat literasi politik generasi muda.
"Selain saya sendiri, Lusi Puspika Sari, S.IP., M.IP., Departemen Ilmu Politik Unand juga melibatkan Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., Dr., Billy Febrima Hidayat, S.IP., M.IP., dan Dr. Aidinil Zetra, S.IP., M.A. Kegiatan ini juga didukung Mahasiswa Ilmu Politik, Sauma Anjeli dan Hidayatul Ikhsan, sebagai bagian dari tim," ucapnya, Selasa (13/10).
Apa Itu Pemilih Rasional?
Dalam pemaparannya, Lusi memperkenalkan konsep pemilih rasional. Yakni pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan informasi terverifikasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, program kerja, rekam jejak kandidat, serta konsekuensi dari keputusan politik yang diambil.
"Pemilih rasional tidak harus menentukan pilihan yang sama, tetapi memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Prinsip STOP–CEK–PIKIR–PUTUSKAN untuk Cegah Hoaks Politik
Sementara itu, Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., Dr., mengajak siswa bersikap kritis terhadap informasi politik yang beredar di media sosial. Ia memperkenalkan prinsip "STOP–CEK–PIKIR–PUTUSKAN".
Prinsip tersebut mencakup empat langkah: menghentikan kebiasaan langsung mempercayai atau membagikan informasi, memeriksa sumbernya, mempertimbangkan bukti dan konteks, lalu memutuskan apakah informasi tersebut layak dipercaya.
Pendidikan politik semacam ini dinilai penting karena pemilih pemula menjadi kelompok yang rentan terpapar hoaks dan disinformasi politik di ruang digital. Kemampuan memverifikasi informasi menjadi bekal utama agar mereka tidak mudah terprovokasi menjelang Pemilu 2029.
