PASAMAN — Ali Muda menegaskan penyelenggaraan cadangan pangan bukan sekadar urusan menyimpan persediaan bahan makanan. Menurutnya, negara harus memastikan masyarakat tetap punya akses pangan ketika kondisi darurat terjadi.
“Cadangan pangan bukan hanya tentang menyimpan persediaan bahan makanan, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan ketika terjadi kondisi darurat. Karena itu, keberadaan cadangan pangan harus dikelola dengan baik dan dipastikan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan,” ujar Ali Muda dalam kegiatan tersebut.
Tiga Kondisi yang Jadi Alasan Cadangan Pangan Harus Ada
Dalam sosialisasi itu, Ali memaparkan sejumlah situasi yang membuat cadangan pangan berperan strategis. Pertama, saat terjadi bencana yang memutus akses warga terhadap bahan pangan pokok.
Kedua, ketika pasokan bahan pangan mengalami kekurangan akibat gangguan distribusi. Ketiga, saat harga bahan pangan bergejolak dan memberatkan daya beli masyarakat.
Ketiga kondisi itu disebut Ali sebagai alasan utama pemerintah daerah perlu memiliki persediaan yang terkelola rapi. Bukan hanya tersimpan, tetapi juga bisa didistribusikan tepat waktu.
Landasan Hukum hingga Tingkat Nagari
Melalui Perda Nomor 9 Tahun 2019, pemerintah daerah memiliki dasar untuk mengembangkan dan memperkuat cadangan pangan. Cakupannya berlapis, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, nagari, hingga masyarakat.
Ali menyebut lapisan pengelolaan itu penting agar cadangan pangan tidak menumpuk di satu level pemerintahan saja. Nagari sebagai struktur terdekat dengan warga dinilai punya peran kunci dalam pendataan dan penyaluran.
Warga Jorong Sungai Manis yang hadir mendapat penjelasan langsung soal mekanisme tersebut. Kegiatan berlangsung di Nagari Taruang-Taruang Selatan, salah satu wilayah di Kecamatan Rao yang berjarak cukup jauh dari pusat Kabupaten Pasaman.
Antisipasi Kerawanan Pangan di Daerah Terpencil
Kecamatan Rao termasuk wilayah yang perlu perhatian soal akses pangan. Jarak ke pusat pemerintahan kabupaten membuat distribusi bahan pokok rentan terganggu, terutama saat cuaca buruk atau jalan rusak.
Kondisi itu membuat keberadaan cadangan pangan di tingkat nagari dinilai relevan. Ali menekankan pengelolaan cadangan pangan harus dipastikan bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan, bukan hanya menjadi dokumen program.
Ia juga menyoroti fungsi cadangan pangan dalam menjaga stabilitas harga. Ketika pasokan terganggu dan harga melonjak, persediaan pemerintah bisa menjadi penyangga agar warga tidak menanggung beban berlebihan.
Apa Langkah Setelah Sosialisasi
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan isi perda kepada masyarakat di daerah pemilihan. Ali Muda belum memerinci rencana pendampingan lanjutan setelah kegiatan di Jorong Sungai Manis.
Yang jelas, ia menempatkan cadangan pangan sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok. Fungsi itu mencakup antisipasi kerawanan pangan dan penjagaan stabilitas harga di tengah kondisi yang bisa mengganggu pasokan.
Bagi warga Nagari Taruang-Taruang Selatan, pemahaman soal perda ini menjadi bekal untuk menuntut pengelolaan cadangan pangan yang benar-benar berjalan di tingkat nagari. Sebab, perda sudah mengatur hingga lapisan paling dekat dengan masyarakat.