SUMATERA BARAT — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyitaan uang Rp2 miliar dari Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin bukan terkait KAI maupun jabatannya sebagai bos BUMN perkeretaapian. Penyitaan dilakukan Agustus 2025, jauh sebelum Bobby bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. KPK menyebut uang itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina dan sudah dikembalikan secara kooperatif.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan uang Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin terjadi saat yang bersangkutan masih berstatus pihak swasta, yakni sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero). Tempus perkara yang menjerat Bobby dalam kasus itu berlangsung 2018–2023, dengan surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan pada 2024.
Klarifikasi KPK mencuat setelah kabar penyitaan uang dari BR ramai diperbincangkan publik. Bobby belakangan diketahui bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah rencana kerja KAI di Istana Negara.
Duduk Perkara Penyitaan Rp2 Miliar
Budi menjelaskan, penyitaan uang Rp2 miliar dari Bobby dilakukan pada Agustus 2025, bukan dalam waktu dekat seperti yang beredar di media. Uang itu disita KPK saat Bobby diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina.
"Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu," kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Budi, dana tersebut diduga bersumber dari Elvizar, pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Saat itu Bobby berstatus pihak swasta, dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero).
Bobby Kooperatif Kembalikan Uang
KPK mengapresiasi sikap kooperatif Bobby yang menyerahkan kembali uang tersebut begitu mengetahui ada keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik. Dalam keterangannya, Bobby mengaku tidak mengetahui sumber dana itu.
"Artinya Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada (keterkaitan) dugaan dengan perkara, karena dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui sumber dananya," ujar Budi.
Budi sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Bobby dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT KAI. Menurut dia, penyitaan itu sama sekali tidak terkait dengan KAI maupun jabatan Bobby saat ini.
Posisi Bobby di KAI dan Kasus Pertamina
Kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina menjadi konteks penyitaan uang dari Bobby. KPK menegaskan, status Bobby dalam perkara itu adalah saksi, bukan tersangka, dan penyitaan dilakukan saat ia belum menjabat sebagai orang nomor satu di KAI.
Klarifikasi KPK ini penting bagi publik maupun investor yang memantau kinerja BUMN perkeretaapian. Sebab, nama Bobby sempat dikaitkan dengan penyitaan yang seolah baru terjadi, padahal prosesnya sudah berjalan sejak tahun lalu.
KPK meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan keliru dari informasi yang beredar. Penyitaan Rp2 miliar dari Bobby murni bagian dari penanganan perkara pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina, bukan perkara yang melibatkan KAI atau jabatan Bobby sebagai Dirut PT KAI (Persero).