SUMATERA BARAT — Direktorat Jenderal Pajak memastikan transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN saat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri berlaku 9 November 2026. Penegasan disampaikan menyusul beredarnya kabar yang menyebut seluruh transaksi perbankan akan dipajaki.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan penerapan SPP-TDLN tidak disertai pengenaan pajak baru maupun perubahan tarif PPN. Kebijakan itu juga tidak menyasar seluruh transaksi luar negeri, melainkan hanya transaksi digital yang memenuhi kriteria objek PPN.
"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge dalam pernyataan tertulis pekan ini.
Apa Itu SPP-TDLN dan Mengapa Baru Berlaku Sekarang
SPP-TDLN adalah langkah pemerintah menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang menjaga perlakuan setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.
Sebelum diterapkan penuh, DJP menjalani tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Tahapan itu memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Pada 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Keenamnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Enam Issuer Awal dan Status Calon Pemungut Lain
Inge menyatakan calon issuer lainnya masih dalam periode stabilisasi. DJP akan menyampaikan informasi penunjukan issuer baru melalui kanal resmi apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan.
Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan mempermudah administrasi. Masyarakat tidak perlu menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang seharusnya dipungut.
"Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," terang Inge.
Bagaimana Mencegah PPN Berganda
DJP memastikan sistem dirancang mencegah pemungutan PPN secara berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali lewat SPP-TDLN.
"Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan," jelas Inge.
Kabar Pajak Digital dan Klaim Kadin
Isu ini mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah menerapkan pajak digital mulai 9 November 2026. Pemungutan akan dilakukan seluruh perbankan nasional, bank swasta, hingga industri teknologi keuangan atau fintech.
"Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ungkap Hashim dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Pernyataan Hashim itulah yang memicu tafsir bahwa transfer antarbank ikut dipajaki. DJP menepis tafsir tersebut dengan menegaskan SPP-TDLN hanya menyasar transaksi digital luar negeri yang menjadi objek PPN.
Dampak bagi Nasabah dan Pelaku Usaha Digital
Bagi nasabah perbankan, tidak ada perubahan kewajiban pajak atas transfer dana personal maupun remitansi. Beban administrasi justru dipindahkan ke mekanisme pemungutan oleh issuer yang ditunjuk.
Pelaku usaha digital dalam negeri mendapat perlakuan setara dengan penyedia layanan luar negeri. Kesetaraan itu menjadi salah satu alasan utama pemerintah menata pemungutan PPN di sektor ini.
Bagi investor, penunjukan lima bank BUMN dan LinkAja sebagai issuer awal menandakan beban operasional baru di sisi kepatuhan pajak. Namun DJP menegaskan tidak ada pungutan tambahan di luar PPN yang sudah diatur ketentuan.