PARIAMAN — Kepemilikan rumah layak huni masih menjadi persoalan bagi sebagian pegawai di lingkungan Pemko Pariaman. Kalangan ASN golongan tertentu, perangkat desa, dan tenaga outsourcing tercatat belum punya hunian sendiri dan memilih tinggal bersama orang tua maupun mertua.
Sosialisasi KPR FLPP digelar untuk menjawab persoalan itu. Kegiatan menghadirkan sejumlah pihak, mulai dari BP TAPERA, bank kustodian, BNI, Bank Nagari, hingga pengembang perumahan.
Rumah Dinilai Fondasi Ketahanan Keluarga
Mulyadi menilai rumah bukan sekadar tempat tinggal. Menurutnya, hunian merupakan kebutuhan dasar yang menopang ketahanan keluarga.
"Saya menyadari sepenuhnya bahwa bagi sebagian pegawai, khususnya rekan-rekan ASN golongan tertentu dan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, memiliki rumah sendiri sering kali terasa seperti impian yang berat," ujar Mulyadi saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan kesejahteraan pegawai harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pelayanan publik yang berkualitas, kata dia, menuntut aparatur bekerja dengan tenang dan nyaman, termasuk memiliki kepastian tempat tinggal.
Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah
Sosialisasi KPR FLPP juga menjadi bentuk dukungan Pemko Pariaman terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lewat FLPP, peserta memperoleh fasilitas pembiayaan dengan proses pengajuan dan suku bunga yang lebih terjangkau sesuai ketentuan program.
Mulyadi menyebut program ini menyasar PNS, PPPK, perangkat desa, dan tenaga outsourcing. Mereka diharapkan memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara untuk mewujudkan kepemilikan rumah.
Gerai Konsultasi KPR Diusulkan di Mal Pelayanan Publik
Mulyadi meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & Naker) mempertimbangkan pembukaan gerai konsultasi khusus KPR di Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman. Kepala DPMPTSP & Naker Gusniyeti Zaunit diminta menindaklanjuti usulan tersebut.
Gerai itu nantinya memberi informasi dan pendampingan soal persyaratan serta proses pengajuan rumah bagi ASN, perangkat desa, dan tenaga outsourcing. Mulyadi berharap sosialisasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi benar-benar membuka jalan bagi pegawai memperoleh hunian melalui fasilitas pembiayaan negara.