SUMATERA BARAT — Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan sikap kerasnya terhadap rencana penggusuran sebuah SD Negeri di Ende, Nusa Tenggara Timur, yang disebut-sebut akan dialihfungsikan menjadi lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. "Tidak boleh!" tegas Pigai dalam pernyataan resminya, menekankan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak bisa dikorbankan demi kepentingan lain.
Menurut Pigai, keberadaan sekolah dasar di daerah terpencil seperti Ende memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibandingkan proyek ekonomi sesaat. Ia menilai program Kopdes Merah Putih, meskipun bertujuan mulia untuk menggerakkan perekonomian desa, tidak boleh dilaksanakan dengan cara merampas akses pendidikan anak-anak.
"Pendidikan adalah fondasi bangsa. Jika sekolah digusur, masa depan anak-anak NTT dipertaruhkan," ujar Pigai. Ia meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait, untuk segera mengevaluasi ulang rencana tersebut dan mencari alternatif lokasi yang tidak mengganggu fasilitas pendidikan.
Informasi mengenai dugaan penggusuran ini mencuat dari laporan warga dan pegiat pendidikan di Ende. Mereka mengkhawatirkan proses pembangunan koperasi yang terkesan memaksakan diri tanpa memperhatikan aset publik berupa tanah dan bangunan sekolah. Belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah daerah setempat mengenai status kepemilikan lahan dan izin pembangunan Kopdes Merah Putih di lokasi tersebut.
Menteri Pigai memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghentikan proses penggusuran. "Kami akan turun langsung jika diperlukan. Tidak ada kompromi untuk hal ini," ancamnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi serba usaha. Namun, implementasinya di sejumlah daerah kerap menghadapi kendala, terutama terkait konflik lahan dan tumpang tindih kepentingan dengan fasilitas umum. Kasus di Ende menjadi contoh nyata bagaimana sebuah program ekonomi bisa berbenturan langsung dengan hak dasar warga negara atas pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Desa PDTT maupun Pemkab Ende mengenai langkah konkret penyelesaian sengketa lahan SD tersebut. Warga berharap agar pemerintah pusat konsisten menjalankan instruksi Menteri HAM untuk menyelamatkan sekolah anak-anak mereka.