TANAH DATAR — Bupati Eka Putra bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 22 anggota dewan hadir dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Pagaruyung. Agenda utama rapat adalah mendengarkan pemandangan umum dari seluruh fraksi atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun lalu.
Juru bicara Fraksi Ummat Golkar, Herman Sugiarto, menekankan bahwa kenaikan PAD tidak bisa terjadi tanpa kebijakan yang tepat. Ia mendorong langkah-langkah strategis agar kendala yang menghambat penerimaan daerah tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.
"Peningkatan PAD memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat," tegas Herman dalam sidang tersebut.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Noviandri, menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak langsung pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus benar-benar mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Noviandri.
Salah satu isu yang menonjol datang dari Fraksi PPP. Juru bicara Zulhadi menyoroti persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok yang hingga kini belum rampung. Fraksi PPP mengapresiasi langkah awal Bupati yang telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri, namun mendorong agar proses percepatan terus dilakukan.
“Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan Bupati dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Fraksi PPP mendorong percepatan penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok,” kata Zulhadi.
Sidang paripurna ini merupakan tahapan awal dari proses pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Rangkaian rapat akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban resmi dari pemerintah daerah terhadap seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Respons dari Pemkab Tanah Datar akan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi dan badan anggaran sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.