PADANG — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Padang atas kinerja pemulihan pascabencana yang dinilai sangat terstruktur. Penilaian ini merujuk pada pemantauan 38 indikator kinerja yang mencakup keberhasilan pembangunan Huntap, distribusi dana tunggu hunian, penyaluran bantuan sosial, hingga normalisasi sungai.
Pemerintah setempat saat ini tengah membangun 340 unit Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka. Sebanyak 39 unit di antaranya telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung bulan ini. Target keseluruhan pembangunan Huntap di Kota Padang mencapai lebih dari 500 unit, menjadikannya tanggung jawab terbesar di Sumatera Barat.
"Perencanaan dari Sekretaris Daerah dan tim sudah sangat bagus, baik dari segi target maupun realisasi fisik di lapangan," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, saat memantau lokasi, Senin (20/7).
Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp 371,85 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan di Kota Padang. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi kemampuan Pemkot Padang dalam bersinergi. Kami akan terus memantau agar realisasi percepatan ini berjalan tepat sasaran karena fasilitas ini sangat ditunggu masyarakat," tegas Horas.
Pemerintah pusat juga memuji solidaritas Kota Padang yang menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 5 miliar untuk daerah terdampak bencana di Aceh. Langkah ini dinilai menunjukkan kepedulian lintas daerah di tengah proses pemulihan internal yang masih berjalan.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, berkomitmen untuk terus memacu penyelesaian seluruh pembangunan Huntap. Pihaknya memastikan seluruh dana bantuan dari pusat akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga terdampak.
Kastorius Sinaga menyebut Padang sebagai salah satu daerah dengan pemulihan tercepat di Indonesia. Capaian tersebut mencakup keberhasilan pembangunan Huntap, distribusi dana tunggu hunian, penyaluran bantuan sosial, hingga normalisasi sungai. Penetapan ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam menangani pemulihan pascabencana secara efektif dan terstruktur.