SUMATERA BARAT — Yanuar Rizky menilai Perry semula sangat akomodatif terhadap keinginan pemerintah. Bank Indonesia disebut sengaja menahan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) dan menjaga suku bunga tetap rendah demi menekan biaya utang negara.
"Pak Perry melakukan turn around. Yang tadinya akomodatif terhadap pemerintah, dia menyusul karena sudah ketinggalan di belakang kurva, menaikkan BI Rate berkali-kali," kata Yanuar dalam kanal YouTube pribadinya, Selasa (28/7/2026).
Titik balik terjadi ketika tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin berat. Rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar AS memaksa Perry mengambil langkah kontraksi moneter yang lebih keras.
BI kemudian menaikkan suku bunga acuan beberapa kali berturut-turut. Langkah ini berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya yang cenderung longgar. Intervensi untuk menahan kenaikan yield SBN pun mulai dikurangi.
Selain suku bunga, sumber ketegangan lain datang dari pengelolaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). BI meminta agar dana tersebut dikembalikan ke bank sentral untuk memperkuat likuiditas intervensi di pasar valuta asing.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menggunakan dana SAL untuk membiayai berbagai program strategis. Perbedaan kepentingan ini membuat hubungan kedua lembaga tidak lagi sejalan.
"Kelihatannya Pak Perry dianggap melawan maunya pemerintah. Tapi kalau kita lihat dari posisi market, sebetulnya memang dia harus melakukan beberapa hal terkait dengan nilai tukar," ujar Yanuar.
Yanuar menegaskan langkah pengetatan yang diambil BI justru sangat diperlukan. Indonesia dinilai tidak memiliki ruang yang cukup kuat untuk melawan arus modal global yang sedang keluar dari pasar negara berkembang.
Buktinya, ketika mata uang negara-negara Asia lain menguat, rupiah justru terus melemah. Ini menjadi sinyal bahwa kondisi domestik membutuhkan respons moneter yang lebih fokus dan kredibel.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan ruang lebih besar kepada Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi tanpa dibebani kepentingan jangka pendek pemerintah.
"Harus ada konsensus politik, terutama presiden sebagai kepala negara, yang memberikan ruang untuk bank sentral menyelesaikan dulu persoalan-persoalan jangka pendeknya. Pemerintah tidak bisa terlalu egois meminta bank sentral mengurusi urusan pemerintahan," tegas Yanuar.